TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah, AA La Nyalla Mattalitti pada Senin, 14 April 2025. Penggeledahan tersebut berhubungan dengan kasus korupsi dana hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Senin, 14 April 2025. Untuk detail penggeledahan, Tessa mengatakan akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara itu, La Nyalla mengaku heran rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur digeledah penyidik KPK. Mantan Ketua DPD RI itu mengatakan selama ini ia tidak pernah berhubungan dengan Kusnadi, tersangka dalam perkara korupsi dana hibah. Ia juga mengaku tidak kenal dengan nama-nama penerima dana hibah dari Kusnadi.
"Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas (kelompok masyarakat). Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” kata LaNyalla dalam pernyataan yang diterima Tempo.
Lantas, siapa sebenarnya LaNyalla Mattalitti tersebut? Simak informasi mengenai rekam jejaknya berikut ini.
Rekam Jejak LaNyalla Mattalitti
AA La Nyalla Mahmud Mattalitti atau yang lebih dikenal sebagai La Nyalla Mattalitti adalah seorang pengusaha dan senator senior Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada 10 Mei 1959. Melansir dari Antara, LaNyalla merupakan putra dari dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mahmud Mattalitti.
La Nyalla sempat terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk masa jabatan 2015–2016. Pada masa kepemimpinannya PSSI sempat berkonflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sempat membekukan PSSI pada April 2015.
Pembekuan itu merupakan buntut kebijakan PSSI yang tetap meloloskan Persebaya Surabaya dan Arema Cronus untuk mengikuti kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Padahal, saat itu Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tak memberikan rekomendasi kepada kedua klub itu untuk berkompetisi karena masalah konflik kepemilikan klub. Badan sepak bola dunia, FIFA, lantas memberikan hukuman larangan bermain untuk Timnas Indonesia di semua kompetisi.
Di tengah polemik tersebut, La Nyalla terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim pada periode 2011–2014. Saat itu dirinya menjabat sebagai Ketua Kadin Jatim sekaligus aktif sebagai pengusaha.
Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang berujung pada pencopotan dirinya dari posisi Ketua PSSI melalui Kongres Luar Biasa. Namun, pada 27 Desember 2016, Pengadilan Tipikor memutuskan LaNyalla tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuduhan.
Kontroversi kembali muncul pada Januari 2018 ketika La Nyalla berseteru dengan Partai Gerindra. Ia menuding adanya permintaan mahar politik senilai Rp 40 miliar sebagai syarat pencalonannya untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur.
Pernyataan tersebut membuat Bawaslu Jawa Timur memanggil LaNyalla, yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Kadin Jatim, untuk memberikan klarifikasi. Ia pun mengutus perwakilan untuk menjelaskan situasi tersebut.
Tak lama berselang, La Nyalla memutuskan maju sebagai calon anggota DPD RI untuk periode 2019–2024. Dalam Pemilu DPD 2019, ia berhasil meraih dukungan kuat dengan perolehan suara lebih dari 2,2 juta di Daerah Pemilihan Jawa Timur, mengungguli 29 calon lainnya.
La Nyalla Mattalitti kemudian terpilih menjadi Ketua DPD RI untuk periode 2019–2024. Setelah menjabat, ia kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Namun, dalam pemilihan tersebut, ia kalah dari Komisaris Jenderal (Purn.) Mochamad Iriawan, yang lebih dikenal sebagai Iwan Bule.
Tak putus asa, La Nyalla Mattalitti kembali mencoba peruntungannya dalam pemilihan Ketua Umum PSSI pada tahun 2023. Sayangnya, usahanya kembali gagal setelah dikalahkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
