TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan kunjungan ke fasilitas penitipan anak atau daycare yang berada di Balai Kota Jakarta pada Senin pagi, 5 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengatakan ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas tempat penitipan anak yang ada.
Menurutnya, fasilitas daycare di Balai Kota Jakarta sudah sangat baik dan memiliki standar yang layak. Namun, ia menambahkan bahwa kapasitas daycare ini masih terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Daycare di Balai Kota sudah sangat baik, tetapi kapasitasnya masih kurang. Saat ini, daycare ini hanya mampu menampung 20 anak. Saya sudah meminta kepada kepala dinas untuk menambah kapasitas agar bisa menampung lebih banyak anak," ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota, Senin, 5 Mei 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan jam operasional daycare yang lebih fleksibel. Menurutnya, jam operasional daycare harus disesuaikan dengan jam kerja ibu-ibu yang bekerja.
"Saya meminta agar jam belajar di daycare disesuaikan dengan jam kerja ibu-ibu. Jangan sampai anak-anak harus menunggu lama setelah ibu mereka selesai bekerja. Jam operasional daycare harus lebih fleksibel agar lebih sesuai dengan kebutuhan ibu bekerja," kata dia.
Pramono mengungkapkan bahwa di Jakarta, saat ini terdapat total 46 fasilitas daycare, dengan 22 di antaranya dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 24 dikelola oleh sektor swasta.
Fasilitas daycare, kata dia, sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu yang bekerja, sekaligus memastikan anak-anak dapat menerima pendidikan yang baik. "Ini bukan hanya soal tempat penitipan, tetapi juga soal memberikan rasa aman bagi ibu yang bekerja. Anak-anak bisa sekolah dengan baik dan aman di tempat yang layak," tutur Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa ada dua model pembiayaan untuk fasilitas daycare di Jakarta. Beberapa daycare dibiayai sepenuhnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dinas Sosial, sementara beberapa lainnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
"Beberapa fasilitas ditopang CSR dari BUMD atau Dinas Sosial, sementara Daycare Balai Kota sebagian besar dibiayai pemerintah atau APBD, kecuali kebutuhan pribadi anak seperti makanan dan minuman," kata dia.
Fasilitas daycare di Jakarta menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menciptakan lingkungan yang ramah keluarga, khususnya bagi ibu yang bekerja. Dalam jangka panjang, Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota yang lebih ramah terhadap keluarga dan memberikan fasilitas yang memadai bagi generasi penerus.
