5 days ago
5
Presiden Prabowo Subianto.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti praktik transfer pricing, under-invoicing, hingga penyelundupan yang memicu kebocoran ekonomi nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden menegaskan bahwa praktik ilegal tersebut sangat merugikan bangsa karena mengalirkan kekayaan negara ke luar negeri dalam jumlah besar.
"Praktik-praktik under-invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," ujar Prabowo di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden memberikan contoh nyata kegagalan tata kelola ekonomi melalui fenomena kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia justru mengalami kesulitan pasokan minyak goreng di dalam negeri.
"Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal," tegas Kepala Negara.
Prabowo memperingatkan bahwa kebocoran ekonomi yang mencapai ratusan miliar dolar AS tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Jika tidak segera dihentikan, hal ini akan menggerus kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengancam masa depan bangsa.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa data mengenai kebocoran ekonomi ini didukung oleh laporan berbagai lembaga internasional, bukan sekadar asumsi pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mandat penuh dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan sistemik ini secara tuntas.
Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun ini berfungsi sebagai forum evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini juga menjadi persiapan strategis menjelang pidato kenegaraan Presiden yang dijadwalkan pada 16 Agustus 2026 mendatang.
