TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim operasi premanisme kewilayahan yang dilakukan sejauh ini telah berjalan dengan baik. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan klaim ini didasari hasil survei Indikator Politik Indonesia.
“Berdasarkan hasil survei, 67 persen masyarakat puas; 8,1 persen sangat puas dan 59,3 persen cukup puas terhadap kinerja polri,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat, 30 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia menggelar konferensi pers guna menyampaikan temuan survei nasional soal tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga-lembaga negara dan pemberantasan korupsi.
Di dalam agenda yang diadakan pada Selasa, 27 Mei 2025 itu, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi turut mengungkapkan bahwa sebanyak 50,7 persen publik secara umum menyadari aksi nyata pemberantasan premanisme.
Meski demikian, survei dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen itu, hanya sebanyak 24,3 persen dari 1.286 responden mengaku tahu dan menyadari adanya penindakan operasi premanisme di lingkungan sekitar mereka.
“Pertanyaan ini berbeda dengan yang hasilnya 50,7 persen, itu pertanyaannya lebih ke pengetahuan secara umum,” tutur Burhanuddin dalam konferensi pers yang juga disiarkan melalui akun YouTube resmi Indikator Politik Indonesia.
Lebih lanjut, Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan, dalam upaya memberantas aksi premanisme, Polri menggelar operasi secara sistemik. Pihaknya berkomitmen untuk mengerahkan struktur Polri dari tingkat Markas Besar (Mabes) hingga Polsek guna mencegah gangguan yang ditimbulkan oleh premanisme.
“Operasi sistematis akan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem keamanan yang berkelanjutan sesuai harapan masyarakat," kata dia.
Pihaknya memastikan penanganan tindak kejahatan yang dikerahkan Polri tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prinsip tertinggi (salus populi suprema lex). Kemudian, Polri juga akan mengedepankan pencegahan kejahatan berbasis ilmiah dan konsisten dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan proporsional.
"Kepuasan 67 persen ini bukan akhir perjalanan. Kami akan terus mengawal profesionalisme personel hingga tingkat polsek," ujarnya.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya melaporkan telah menangkap 10 ribu lebih terduga preman dalam operasi serentak sejak awal bulan ini.
"Sudah mencapai 10.353,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Tempo pada Rabu, 28 Mei 2025.
Polisi menangkap para preman itu atas dugaan melakukan pungutan liar, pengancaman, pemerasan, hingga penganiayaan.
