Politikus PDIP Minta Aparat Usut Teror Pelacak Tiyo Ardianto

POLITIKUS PDI Perjuangan M. Guntur Romli mengecam keras tindakan intimidasi berupa pemasangan alat pelacak di mobil yang dipakai mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Tiyo Ardianto. 

Guntur Romli mengatakan tindakan tersebut adalah bentuk pengawasan ilegal (illegal surveillance) yang merupakan teror psikologis. Bahkan, kata Guntur, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta mencederai demokrasi di Indonesia.

“Kami juga mengingatkan aparat penegak hukum bahwa insiden ini memperpanjang daftar kelam teror yang dibiarkan tanpa kejelasan,” kata Guntur Romli kepada Tempo, Ahad, 14 Juni 2026. 

Guntur Romli menyebut pengawasan ilegal melanggar berbagai aturan. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945, misalnya, yang telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Kemudian Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa tempat kediaman maupun kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diganggu. 

Tindakan ini juga melanggar Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 4 menetapkan bahwa data personal atau pesifik (termasuk data lokasi yang melacak pergerakan seseorang) dilindungi oleh undang-undang. Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 67 ayat (1) dalam UU yang sama juga elarang keras setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Tindakan ini juga melanggar Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Guntur Romli juga menyinggung teror terhadap masyarakat sipil sebelumnya. Ia mengatakan publik belum lupa pada kasus teror kepala babi di kantor Tempo, peretasan data pribadi dan intimidasi serta teror pada jurnalis, aktivis, influencer seperti DJ Donny, Sherly Annavita, Virdian Aurellio, Palti Hutabarat dan lainnya. “Semua kasus tersebut hingga hari ini masih gelap dan belum diungkap tuntas,” ujarnya.

Bahkan, kata Guntur, negara masih setengah hati mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Ia menilai pengadilan militer kasus tersebut sandiwara dengan vonis hukuman pada pelaku sangat ringan.

“Kini, teror baru sudah terjadi lagi. PDI Perjuangan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas aktor intelektual di balik pemasangan alat pelacak ini. Juga teror-teror sebelumnya,” kata dia. “Negara tidak boleh kalah oleh pelaku teror, dan aparat tidak boleh tebang pilih demi menjaga ruang aman bagi suara kritis masyarakat.”

Tiyo Ardianto menerima teror setelah mengikuti demonstrasi Gejayan Memanggil bersama mahasiswa dan gerakan sipil di Yogyakarta pada Sabtu, 13 Juni 2026. Hari itu Ketua BEM UGM 2025 ini berkendara menggunakan mobil.

Tiyo mengatakan, sejak merasa kurang aman dalam bepergian, ia meminjam mobil saudaranya sebagai alat transportasi. Di tengah perjalanan seusai aksi, Tiyo mendapati satu notifikasi yang tak biasa muncul pada gawainya.

“Alat pelacak bernama PBX Finder ditemukan bergerak bersama saya,” kata Tiyo setelah mengecek isi notifikasi tersebut.

Tiyo kemudian turun dari mobil untuk mencari keberadaan alat pelacak tersebut. Tak lama, satu unit PBX Finder ditemukan Tiyo di bawah kerangka bodi mobil berwarna hitam tersebut.

Tiyo lantas menghubungi sejumlah orang terdekatnya. Mereka menyarankan Tiyo agar merendam perangkat pelacak tersebut ke air. “Saya tidak tahu siapa yang pasang alat pelacak itu,” ujarnya. Dia menduga telah dikuntit oleh orang tak dikenal.

Mahasiswa S-1 Filsafat UGM ini menilai dugaan penguntitan menggunakan alat pelacak oleh orang tak dikenal ini tak lazim. Dia menyoroti cara rezim kekuasaan yang kerap meneror rakyat yang mengkritik kebijakan pemerintah.