Polisi Tuding 32 Masyarakat Sipil Akan Jadi Perusuh Demo

KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya mengungkap hasil proses pengamanan demonstrasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR/ MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Demonstrasi itu disebut-sebut hampir disusupi oleh puluhan kelompok masyarakat sipil yang dituduh akan berbuat rusuh.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanuddin mengklaim, ada sekitar puluhan kelompok massa yang diduga akan merusuh. "Yang ditangkap jumlahnya 101," kata Iman di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 1 Mei 2026.

Menurut Iman, penangkapan anggota kelompok-kelompok tersebut dilakukan untuk memastikan unjuk rasa para buruh bisa berjalan lancar. "Alhamdulillah kan demo tidak rusuh," ujarnya kepada para wartawan.

Sejumlag orang tersebut, kata Iman, diduga ingin mengadu domba elemen buruh dan melakukan provokasi untuk menyerang petugas. Mereka juga disebut menggunakan media sosial untuk memancing kemarahan massa lain. 

Berdasarkan salinan dokumen intelijen yang diterima Tempo, terdapat setidaknya 32 aliansi atau simpul kelompok masyarakat sipil yang diidentifikasi sebagai anarko. Laporan tersebut mengklaim kehadiran puluhan organ itu dalam unjuk rasa akan memicu potensi kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus lalu. 

Dalam dokumen itu, kelompok-kelompok tersebut dikatakan sempat bertemu di kawasan M Bloc Space, Jakarta Selatan, pada Senin, 27 April 2026. Mereka melakukan konsolidasi sembari mengikuti acara nonton bareng film Pesta Babi. 

Sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono, membantah acara nonton bareng itu menjadi ajang konsolidasi para anarko menjelang demo buruh. "Di Indonesia informasi intelijen artinya informasi yang mutunya paling rendah," ucap Dandhy saat dikonfirmasi oleh Tempo. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, polisi tidak boleh asal dalam memberikan tuduhan. "Seringkali tuduhan dialamatkan pada anarko, tapi apakah itu benar," ucap Isnur saat ditemui di sela-sela jalannya unjuk rasa. 

Menurut Isnur, aparat seharusnya bertanggung jawab dengan omongan mereka dan berani membuktikan siapa yang sebetulnya pelaku kerusuhan. Baik itu warga sipil maupun anggota institusi lain.