Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon, Pakar Soroti Peran Menhut

Ilustrasi(MI)

TATA kelola perdagangan karbon di Indonesia memasuki fase krusial seiring dengan langkah pemerintah mengoperasikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Kehadiran sistem ini diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara global.

SRUK dirancang untuk menjawab tantangan besar dalam pasar karbon, yakni kepastian pencatatan unit karbon. Dengan sistem ini, pemerintah berupaya mencegah terjadinya klaim ganda (double counting) serta memastikan setiap proyek karbon terkoneksi secara sistematis dengan Bursa Karbon Indonesia.

Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI), Hadi Prayitno, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang tetap memberikan keleluasaan bagi pemilik proyek. Menurutnya, keputusan untuk mengizinkan penggunaan sistem registri internasional maupun nasional adalah langkah yang sangat strategis.

"Pilihan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan kebebasan bagi pemilik dan pengembang proyek karbon untuk menggunakan sistem registri internasional maupun sistem registri nasional adalah pilihan yang baik," ujar Hadi pada Sabtu (11/7/2026).

Pendekatan ini dinilai lebih maju dibandingkan kebijakan sebelumnya yang mewajibkan seluruh proyek menggunakan sistem nasional. Hadi mencatat bahwa kewajiban mutlak pada sistem nasional sempat menuai kritik internasional karena Indonesia dianggap belum memiliki metodologi yang memadai pada saat itu. Dengan fleksibilitas saat ini, daya saing perdagangan karbon Indonesia di pasar global justru semakin meningkat.

Fungsi Strategis SRUK dalam Ekosistem Karbon

Peluncuran SRUK yang dilakukan pada 9 Juli 2026 memiliki misi utama untuk memantau siklus hidup unit karbon secara end-to-end. Berikut adalah beberapa fungsi krusial dari SRUK:

• Pemantauan Estimasi: Mencatat estimasi unit karbon sejak tahap pendaftaran awal.
• Verifikasi Ketat: Memastikan unit karbon telah melalui proses verifikasi sebelum diakui secara resmi.
• Penetapan Kredit: Menjadi basis data utama untuk pengakuan unit sebagai kredit karbon yang sah.
• Integrasi Bursa: Menghubungkan pencatatan unit karbon langsung dengan mekanisme perdagangan di bursa.

Hadi menekankan bahwa pencatatan melalui SRUK sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas. "Pencatatan melalui SRUK ini sangat penting untuk menjawab beberapa hal, yaitu menghindari perhitungan ganda, pencatatan ganda, dan menghubungkan dengan bursa karbon Indonesia," paparnya.

Catatan Kritis: Meski mendukung SRUK, TRI mengingatkan agar sistem ini tidak menambah panjang rantai birokrasi yang dapat menghambat pelaku usaha. Hadi mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Nilai Ekonomi Karbon yang independen dan melekat pada OJK serta Bursa Karbon untuk meningkatkan profesionalisme.

Sektor Kehutanan sebagai Tulang Punggung

Dalam peta jalan mitigasi perubahan iklim Indonesia, sektor kehutanan memegang peranan paling vital. Hal ini dikarenakan potensi kredit karbon terbesar berada pada ekosistem hutan Indonesia, mulai dari hutan tanah mineral, kawasan hidrologi gambut, hingga hutan mangrove.

Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), sektor kehutanan memiliki target penurunan emisi yang paling signifikan. Oleh karena itu, peran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dinilai sangat menentukan keberhasilan implementasi perdagangan karbon nasional.

Aset Karbon Sektor Kehutanan Potensi Kontribusi

Hutan Tanah Mineral	Penyimpanan karbon biomassa tinggi.
Kawasan Hidrologi Gambut	Cadangan karbon bawah tanah yang masif.
Ekosistem Mangrove	Kemampuan penyerapan karbon biru (blue carbon).

Setiap transaksi karbon di sektor ini yang melibatkan pasar internasional wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya peran kementerian tersebut dalam menjaga kedaulatan karbon nasional.

Sinergi Antar-Lembaga

Keberhasilan perdagangan karbon Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sistem, melainkan sinergi antara kementerian teknis. Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup tetap menjadi focal point utama dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat global.

Dengan SRUK sebagai instrumen teknis dan kebijakan yang lebih terbuka terhadap standar internasional, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam pasar karbon dunia, sekaligus memenuhi komitmen iklim global secara transparan dan akuntabel. (MTVN/I-1)