TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga sipil bernama Abral Wandikbo, 27 tahun, diduga diculik oleh aparat TNI dalam sebuah operasi militer di Kampung Warindwom, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu dini hari, 22 Maret 2025. Penangkapan dilakukan secara paksa dan disertai kekerasan. Peristiwa ini memicu aksi protes dari keluarga dan warga setempat yang menuntut agar Abral segera dikembalikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut keterangan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem, penggerebekan dimulai pada Jumat malam, 21 Maret, saat dua kompi TNI memasuki kampung melalui jembatan gantung di atas Sungai Yuguru. Mereka tiba di Warindwom dan mengepung kampung itu hingga dini hari.
“Sekitar pukul 05.00 pagi, aparat mulai menggerebek rumah-rumah warga. Pintu yang tidak dibuka didobrak. Mereka menginterogasi dan meneror masyarakat. Segala benda logam yang dicurigai, termasuk senapan angin, disita,” kata Theo dalam rilis tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 22 April 2025.
Abral Wandikbo, kata Theo, ditangkap di dalam honai (rumah laki-laki) tempat ia tinggal bersama kakaknya dan ayah mereka yang tengah menderita gangguan pernapasan kronis. Abral, yang tidak bisa mendengar dan tidak fasih berbahasa Indonesia, ditangkap dengan kekerasan meski tidak memberikan perlawanan.
Kakaknya, seorang hamba Tuhan, kata Theo, sempat meminta agar adiknya tidak dibawa, namun permintaan itu dijawab dengan pukulan popor senjata yang membuatnya pingsan.
Abral kemudian diseret ke Pos TNI di lapangan terbang Yuguru dalam kondisi babak belur. Sepanjang perjalanan, kata Theo, ia dipukuli dan diinjak-injak oleh aparat.
Keluarga Abral tak tinggal diam. Pada pukul 10.00 pagi, seorang pemuda menggalang warga untuk menuntut pembebasan Abral di lapangan terbang. Warga meminta TNI menunjukkan bukti kesalahan Abral, namun tak ada jawaban memuaskan. Tiga kepala regu, yakni Yonathan, Dila, dan Kris, meminta waktu untuk berdiskusi dengan komandan.
Hingga sore, warga tidak mendapat kepastian. Esoknya, Minggu, 24 Maret, lebih dari 200 warga kembali mendatangi lapangan dengan membawa bendera Merah Putih sebagai simbol damai. Seorang pemuda mewakili masyarakat menyampaikan bahwa Abral adalah warga biasa yang justru aktif membantu aparat dalam membersihkan lapangan terbang.
Sang ayah, yang selama tiga tahun tak bisa keluar rumah karena sakit, datang dengan ditopang warga. “Kalian semua, baik masyarakat maupun TNI, adalah anak-anak saya. Kembalikan anak saya, karena saya sakit dan hanya dia yang merawat saya,” ucapnya di hadapan aparat.
Namun aparat TNI menyatakan bahwa mereka memiliki bukti dugaan keterlibatan Abral dengan kelompok bersenjata, yaitu: foto seseorang yang mirip Abral memegang senjata panjang, unggahan Facebook yang menolak keberadaan TNI di wilayah tersebut, dan video helikopter yang diambil dari jarak dekat. Seluruh bukti berasal dari ponsel aparat, bukan milik warga.
Masyarakat membantah tudingan tersebut, termasuk menyanggah klaim wilayah “Distrik Yuguru” yang tidak pernah ada dalam administrasi resmi. “Itu hanya nama kampung, bukan distrik,” kata Theo.
Meski tekanan warga terus meningkat, komandan TNI akhirnya mengatakan akan mengembalikan Abral pada Selasa, sembari menegaskan bahwa ia butuh waktu untuk menyelidiki ketiga bukti tersebut. "Saya butuh waktu untuk membuktikan tiga hal di atas maka Abral akan saya kembalikan pada hari Selasa jadi kalian bisa pulang."
Komandan TNI itu juga menyampaikan kepada kakaknya Abral untuk meminta tolong menjaga orang tua dengan baik. Hal itu dikatakan sebayak tiga kali. Setelah itu semua masyarakat pulang.
YKKMP menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi warga sipil. “Abral ditangkap tanpa dasar hukum. Ia bukan pelaku kejahatan, melainkan korban dari pendekatan militer yang eksesif di Papua,” ucap Theo Hesegem.
Tempo mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia terkait tudingan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari TNI.
