1 week ago
8
Kondisi antrean panjang kendaraan roda dua dan lebih, di SPBU Penajam sejak pagi hingga siang hari(MI/ERVAN MASBANJAR)
MENINGKATNYA peminat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar pasca kenaikan harga BBM non subsidi, jadi penyebab terjadinya antrean panjang di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kota Balikpapan dengan julukan kota Minyak dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pantauan Media Indonesia, Kamis (16/7) di lapangan antrean terjadi hampir di seluruh SPBU wilayah Balikpapan yang masih melayani BBM subsidi dari pemerintah seperti diantaranya, SPBU Jalan MT Haryono, depan Majesty, kawasan karang anyar, dan SPBU Sepinggan. Sementara di wilayah PPU antrean panjang juga terjadi di SPBU Km 9 Nipah-Nipah, Penajam.
Salah seorang pengendara roda dua, Ary mengaku, sejak pagi hari antrean di SPBU Penajam sudah panjang, dirinya terpaksa ikut antrean karena hanya mampu mengisi BBM subsidi, sedangkan untuk membeli BBM non subsidi sekarang sudah tidak mampu lagi akibat kenaikan harga.
“Saya sekarang hanya mampu beli BBM subsidi untuk keperluan harian. Tapi anehnya BBM subsidi di PPU dijual bebas dengan harga hingga Rp15 ribu per liter,” sebutnya.
Senada denganya, Rahmat seorang pelaku ojek online di Balikpapan mengungkapkan kesulitan mendapatkan BBM subsidi seperti dulu, karena antrean semakin panjang akibat pengedar pengguna BBM non subsidi beralih ke subsidi.
“Makin panjang mas, akibat kini banyak peminat BBM bersubsidi yang tadinya masih mengunakan BBM non subsidi, Hari ini saya belum tentu juga dapat BBM itu. Takutnya sudah habis duluan,” tukasnya.
Ia mengakui, memang banyak penjual BBM eceran tapi harganya mahal antara 14 ribu hingga 15 per liter atau per botolnya. Padahal yang mereka jual itu BBM subsidi.
Terpisah Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin membenarkan, terjadinya antrean panjang di SPBU Penajam dan ia menduga terjadi praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga dilakukan oleh oknum pengetap atau mafia BBM, seperti penyalahgunaan barcode.
“Yang perlu diantisipasi dugaan penggunaan satu barcode secara bergantian untuk mengisi BBM subsidi pada kendaraan yang berbeda,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, karena posisi SPBU KM 9 Nipah-Nipah berada di jalur lintas antar provinsi, maka SPBU tidak hanya melayani masyarakat PPU tetapi juga kendaraan luar daerah. Akibatnya kuota BBM subsidi dialokasikan untuk PPU cepat habis, sementara kebutuhan masyarakat belum semua terpenuhi.
“Kami minta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat, termasuk penertiban penjualan Pertalite eceran yang harganya melonjak jauh di atas harga di SPBU yakni hingga Rp15 ribu per liter,” pintanya.
Waris menungkapkan, pemerintah kabupaten PPU berencana bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) melibatkan Polres PPU, TNI, dan Satpol PP guna melakukan pengawasan langsung penyaluran BBM subsidi di setiap SPBU. Harapannya, barang subsidi itu bisa tepat sasaran dan penyalurannya sesuai dengan aturan.
“Terkait dengan kios pengecer BBM menjadi perhatian kami harapannya harga jual tidak terlalu tinggi dari harga resmi di SPBU. Normalnya di angka Rp12 ribu per liter khusus pertalite,” pungkasnya.
