TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw menyebut pembangunan ibu kota baru terus berjalan. Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif juga akan segera dilakukan. Saat ini, ia berujar, proses finalisasi desain sedang dilakukan untuk selanjutnya dilakukan lelang proyek pembangunan.
“Diharapkan (lelang) sekitar Mei atau Juni 2025,” kata Troy kepada Tempo, Rabu, 9 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum kemudian membentuk tim desain final. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjadi ketuanya.
Ihwal desain baru, Diana menuturkan, Presiden Prabowo meminta berubahan bentuk atap gedung rapat paripurna. Pasalnya, desain gedung lama dinilai terlalu fancy. Selain itu, kepala negara menginginkan adanya galeri atau museum di lobi.
“Semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan terkait dengan demokrasi," kata Diana kepada wartawan di Kementerian PU pada Rabu, 12 Maret 2025.
Ihwal anggaran, Diana tidak menjawab secara gamblang soal potensi penambahan biaya pembangunan dengan desain baru. Ia hanya mengatakan bahwa selama ini belum ada penghitungan biaya karena baru ada konsep desain setelah proses sayembara.
"Konsep desain itu untuk dilelang, kan tidak bisa. Jadi harus siapkan basic design yang mendetailkan kira-kira seperti apa. Setelah sesuai, baru dilelang dengan design and build," ujar Diana. "Jadi (desain ulang) itu dalam rangka proses untuk menyiapkan basic design tadi."
Tahun ini, pembangunan IKN mulai memasuki tahap II. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan megaproyek ini terus berlanjut. Seiring dengan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, tahun ini pemerintah akan membangun kawasan legislatif dan yudikatif sekaligus menyelesaikan sisa pembangunan infrastruktur eksekutif yang belum rampung. Basuki berujar, Presiden Prabowo telah memutuskan anggaran pembangunan IKN senilai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.
