PDIP Soroti Dana Pribadi Prabowo dalam Kunjungan Luar Negeri

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyoroti jawaban Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya ketika menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan konteks perjalanan dinas tersebut adalah kunjungan kenegaraan, maka penggunaan dana pribadi dengan klaim menutupi kelebihan anggaran adalah alasan yang tak relevan.

"Saya kira banyak orang bisa melakukan itu (menggunakan dana pribadi untuk menutupi kelebihan). Tetapi, kunjungan kenegaraan berbicara soal representasi negara, bukan pribadi," kata Andreas di kompleks DPR, MPR, dan DPD pada Selasa, 2 Juni 2026.

Selain klaim penggunaan dana pribadi, dia melanjutkan, PDIP juga mempertanyakan hasil dari kunjungan-kunjungan luar negeri yang dilakukan pemerintah sejauh ini.

Sebab, menurut dia, publik berhak mengetahui mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran maupun hasil dari kunjungan yang dilakukan Presiden sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia di politik global.

"Ini menjadi penting karena kunjungan tidak hanya menyangkut reputasi presiden, tapi juga reputasi negara kita," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

Adapun Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mengklaim Presiden Prabowo ikut menanggung biaya perjalanan dalam kunjungan luar negeri. Ia mencontohkan, ketika biaya perjalanan luar negeri melewati anggaran yang dialokasikan, maka Prabowo akan menutupi kelebihan biaya dari dana pribadinya.

"Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy lewat keterangan video pada Senin, 1 Juni 2026.

Ia juga mengklaim jumlah rombongan presiden dalam lawatan ke luar negeri telah berkurang di era Prabowo dibandingkan pemerintahan terdahulu. Teddy mengatakan jumlah delegasi kenegaraan kini hanya setengah dari era presiden-presiden sebelumnya.

Misalnya, kata dia, delegasi presiden ketika melakukan kunjungan ke luar negeri pada masa sebelum Prabowo bisa lebih dari 120 orang. Namun, di era Prabowo, jumlahnya hanya mencakup antara 50-60 orang. 

"Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua," katanya.

Kendati begitu, Teddy tak menyampaikan berapa anggaran yang ditetapkan negara untuk kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. 

Ia juga tidak mengungkap berapa uang yang keluar dari kantong pribadi Prabowo untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan presiden ke luar negeri tersebut.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik lawatan ke luar negeri yang acapkali dilakukan Prabowo sejak menjadi presiden. 

Melalui unggahan video di akun media sosial Instagram @dinopattidjalal pendiri Foreign Policy Community of Indonesia itu meminta Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik terkait ini.

Sebab, dalam perhitungannya, dari seluruh pemimpin dunia, Prabowo tercatat sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri.

Menurut dia, selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Sehingga, tak heran kalau ada yang menyebut perjalanan dinas luar negeri ini tidak lazim.

Ia juga yakin dalam 18 bulan ke depan, Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. "Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar," ujar Dino.