PDIP Respons PKB: Urus Partai Sendiri

KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Sitorus mempertanyakan kewenangan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid. Adapun Jazilul mengomentari sikap politik PDIP yang ambigu sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Deddy mengatakan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang disahkan disepakati dalam kongres dan rapat kerja nasional partai. Selain itu, posisi partai penyeimbang juga lahir dari keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat prerogatif.

"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" kata dia saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026.

Deddy merespons pernyataan Jazilul yang menilai bahwa sikap PDIP sebagai partai penyeimbang memberikan kesan abu-abu. Jazilul juga mendesak PDIP mempertegas posisi, apakah menjadi oposisi atau pendukung pemerintah.

"Komentar saya, lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada mengurusi orang lain," tutur anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Deddy merekomendasikan Jazilul memperdalam literasi soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer versus presidensial. Ia menjelaskan, terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua kubu partai dominan, yang ideologinya saling bertentangan.

Hasilnya, ketika satu koalisi partai menang dalam pemilu maka koalisi lain langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan. Kedua kubu itu, kata Deddy, dipisahkan oleh sistem dan garis ideologi yang jelas dan tegas.

Kata Deddy, kondisi itu tidak sama dengan kondisi di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan basis ideologi hampir seragam, Pancasila. Adapun perbedaannya hanya dalam kebijakan derivatif. Sehingga fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR.

"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yg diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak, kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu," kata Deddy.

Menurut dia, posisi PDI Perjuangan sudah tegas untuk berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan dominasi kekuasaan di Senayan.

"Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang-benderang apa urusan ini bagi dia?" kata dia.

Deddy mengaku tidak tahu apa motif di balik ucapan Jazilul. Dia menduga tiga hal, Jazilul tidak paham, ingin mengadu domba PDIP dengan pemerintah atau galau karena PKB tidak bekerja maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR. 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai posisi politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih ambigu. Jazilul mendesak PDIP memastikan posisinya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, klaim PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah juga belum menunjukkan kejelasan. "Karena selama ini ada kesan, di sana dan di sini belum jelas posisinya. Menyeimbang kayak apa gitu enggak tahu," kata Jazilul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Jazilul menyatakan itu sebagai respons beredarnya kabar keterlibatan politikus PDIP Andi Widjajanto dalam demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Kabar itu memunculkan dugaan bahwa partai banteng menjadi dalang aksi tersebut.

Anggota Komisi III DPR itu menilai, ketidakjelasan sikap PDIP membawa konsekuensi negatif bagi program-program pemerintah. Pasalnya, kata dia, menyukseskan program Prabowo membutuhkan persatuan dan saat ini partai-partai koalisi berupaya memenuhi janji kepala negara. 

Sementara sikap PDIP dianggap bisa menghambat pergerakan dalam merealisasikan program-program Kabinet Merah Putih. Sehingga dia mendesak PDIP menegaskan posisinya secara terbuka. 

"Karena kami semua sedang berjuang keras gitu untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah dicanangkan. Jadi, kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu," tutur anggota Komisi III DPR ini. 

Kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah membantah dugaan keterlibatan partai itu dalam gerakan mahasiswa. Ketua Badan Anggaran DPR itu meminta agar aktivitas Andi Widjajanto yang tidak anggap sebagai sikap politik PDIP. 

"Keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ujar kata Said di gedung DPR, Rabu, 17 Juni 2026.