TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan mengundang Presiden Prabowo Subianto pada Kongres VI PDIP dalam waktu dekat.
“Rencananya Kongres akan mengundang Presiden Prabowo Subianto,” kata juru bicara PDIP Guntur Romli kepada Tempo, Rabu, 3 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Guntur mengatakan hingga saat ini belum ada jadwal kapan kongres PDIP akan digelar. Penetapan jadwal kongres diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Namun sampai saat ini belum ada agenda rapat pleno.
Guntur juga menyampaikan tidak ada agenda pergantian sekretaris jenderal PDIP dalam kongres nanti. Kongres, ucap dia, hanya penetapan ketua umum partai.
“Selanjutnya ketua umum menentukan struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat,” ujar Guntur.
Kongres PDIP bisa menjadi ajang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo yang sempat tertunda. Pada hari pertama Lebaran Prabowo mengirim putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo untuk sowan ke Megawati.
Tak hanya sowan ke Megawati, Didit juga menemui para mantan presiden lain, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo alias Jokowi. Megawati pecah kongsi dengan Jokowi sejak Pemilihan Presiden 2024.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang turut mendampingi Didit menemui Megawati mengatakan tidak ada pesan khusus yang dibawa Prabowo kepada Megawati.
"Pertemuan dengan Bu Mega tidak ada pembicaraan politik sama sekali, hanya ada pembicaraan tentang lebaran," kata Muzani.
Kunjungan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, nama panjang Didit Prabowo, ke rumah Megawati dianggap sebagai upaya penjajakan sebelum pertemuan Megawati dan Prabowo. Sebab, Prabowo dan Megawati beberapa kali diisukan bakal bertemu. Namun pertemuan itu tak pernah terlaksana.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Didit Prabowo dianggap sebagai sosok yang mewakili Prabowo untuk berkomunikasi dengan elit politik, termasuk Megawati. Pertemuan Didit dan Megawati, kata Adi, bisa dibilang sebagai penjajakan pertemuan Megawati dan Prabowo. Ia menilai Didit sebagai Prabowo junior, yang mana gestur dan perilaku Didit mencerminkan sikap Prabowo.
“Didit sosok yang disukai banyak kalangan,” kata Adi kepada Tempo, 1 April 2025.
Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan kunjungan Didit yang didampingi Ahmad Muzani menandakan keseriusan Prabowo untuk membangun komunikasi dengan Megawati. Ia menilai bahwa kehadiran Muzani dan Didit membawa pesan komunikasi politik yang kuat.
“Apalagi Didit berulang kali membuat jembatan politik, jalan-jalan politik yang baru, yang tidak lumrah,” kata Agung kepada Tempo. Beberapa waktu yang lalu, Didit mempertemukan anak-anak presiden di acara ulang tahunnya.
Sebelumnya, Didit mengundang putra-putri mantan Presiden RI ke acara ulang tahunnya pada 22 Maret lalu. Mereka yang hadir mulai dari anak presiden pertama RI Sukarno hingga anak Presiden ke-7 RI Jokowi.
Megawati dan Prabowo sempat direncanakan bertemu pada momen hari ulang tahun Megawati ke-78 pada 23 Januari 2025. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menyebut pertemuan batal karena Presiden Prabowo ada lawatan ke India.
“Sedang diatur waktunya,” kata Prasetyo saat melepas keberangkatan Prabowo ke India di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 23 Januari 2025.
Kendati demikian, Prabowo dan Megawati sempat berkomunikasi secara telekonferensi. Majalah Tempo edisi 2 Februari 2025 melaporkan komunikasi daring keduanya terjadi pada pertengahan Januari 2025 sebelum ulang tahun Megawati. Prabowo pun sempat berkelakar akan menunda kepergiannya ke India agar bisa menghadiri ulang tahun Megawati. Bahkan, Megawati sempat menitipkan minyak urut untuk Prabowo lewat Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Pertengahan Februari 2025, hubungan Megawati dan Prabowo mulai kendur. Sejumlah politikus PDIP bercerita, ketika berada di Madinah, Arab Saudi, pada Rabu,12 Februari 2025, Megawati mendapat kabar gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Harun Masiku bakal ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari kemudian, hakim Tunggal Djuyanto menyatakan permohonan Hasto tidak dapat diterima.
M. Raihan Muzzaki dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini
