Otorita Targetkan Pembangunan Kompleks Perkantoran di IKN Rampung Juni 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kompleks perkantoran di ibu kota baru rampung pertengahan tahun 2025. Saat ini, kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, dan gedung Sekretariat Negara juga sudah fungsional dan dilengkapi bangunan pendukungnya. "Kawasan Istana, Kemenko, Kementerian Sekretariat Negara, serta ekosistemnya ditargetkan selesai pada Juni 2025," kata Bimo saat rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 22 April 2024, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara pembangunan ekosistem perkantoran terus berproges, Bimo menyampaikan sudah ada sejumlah fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Mulai dari minimarket, restoran, ATM, vending machine, hingga kantor pos, yang tersedia di area perkantoran maupun hunian.

Bimo menuturkan, kawasan IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Sebab itu, pembangunan ekosistem penunjang, mulai dari perkantoran, hunian, sarana transportasi maupun sarana dan prasarana sosial, menjadi prioritas utama seiring rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.

Lebih lanjut soal kesiapan hunian, Bimo mengatakan sudah tersedia 36 rumah tapak jabatan menteri, 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspamres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengklaim hunian-hunian tersebut sudah fungsional.

Bimo mengatakan bila pembangunan 47 tower hunian ASN di IKN sudah rampung, maka bisa digunakan untuk menampung 8.410 pegawai. Di samping itu, Otorita IKN juga berencana membangun 30 tower hingga 2028 dengan kapasitas 5.400 pegawai. "Sehingga, (kapasitas) totalnya itu sekitar 13.810 (pegawai)" kata dia.

Namun ASN yang sementara ini siap berkantor di IKN baru pegawai Otorita yang pindah sejak 1 Maret 2025. Rencananya, Otorita IKN juga bakal memboyong 582 Sementara itu, rencana pemindahan ASN ke IKN secara umum belum menemukan titik terang. Rencana pemindahan yang sudahh dijadwalkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi beberapa kali ditunda hingga tidak terealisasi sampai sekarang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan ASN ke IKN. Menurut Rini, batalnya pindah ASN ke IKN yang sebelumnya dijadwalkan pada Oktober 2024, terjadi karena perubahan postur kementerian dan lembaga seiring mulainya pemerintahan baru.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana menyaring ulang ASN yang bakal dipindahkan. “Ada dinamika baru. Proses ini membutuhkan penyesuaian struktur organisasi di kementerian dan lembaga. Tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang agar proses pemindahan ini selaras dengan prioritas nasional,” kata Rini saat rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 22 April 2025. 

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini