TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi pengemudi ojek online Garda Indonesia akan berunjuk rasa pada Selasa, 20 Mei 2025. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti ribuan ojek online dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Banten Raya, Palembang, hingga Lampung. Aksi unjuk rasa akan terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Menurut dia, aksi serupa juga akan digelar serentak di kota-kota lain.
“Garda berharap pemerintah tidak berdiam diri atas kekecewaan para pengemudi ojek dan taksi online yang selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi oleh aplikator,” kata Igun melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain berunjuk rasa, Igun mengatakan, Garda Indonesia maupun asosiasi ojol lainnya akan memastikan aplikasi atau offbid secara masal. Karena itu, pada 20 Mei 2025, pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh. “Kami harap masyarakat memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kepada aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujarnya.
Igun juga meminta maaf kepada masyarakat Jakarta karena sebagian wilayah Jakarta diperkirakan akan mengalami kemacetan. Ia mengimbau masyarakat pengguna jalan menyesuaikan waktu melintas agar tidak terjebak kemacetan. “Kami mohon maaf apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” kata Igun.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) telah menyampaikan rencana yang sama. Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan aksi offbid massal merupakan wujud protes pengemudi angkutan online atas kondisi kerja yang tidak layak. Aksi ini juga menjadi protes atas potongan platform oleh aplikator yang mencapai 70 persen.
Lily mengatakan pengemudi hanya mendapatkan upah sebesar Rp 5.200 dari hasil mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan membayar ke platform sebesar Rp 18.000. “Dari sini jelas terlihat platform mendapat keuntungan dengan cara memeras keringat pengemudi ojol,” katanya.
Karena itu, SPAI mendukung tuntutan potongan 10 persen atau bahkan dihapus. Selain itu, SPAI meminta aplikator memberikan kejelasan soal penumpang, barang, dan makanan yang setara dan adil. “Tidak hanya itu, kami juga mendukung dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat orderan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol yang ikut skema tersebut. Sehingga tidak ada persamaan hak dalam bekerja bagi pengemudi ojol lainnya,” kata Lily.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
