1 week ago
10
ilustrasi MPLS.(MI)
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji, menegaskan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus mengalami perubahan paradigma secara menyeluruh.
Orientasi yang selama ini identik dengan pengujian mental siswa baru harus ditinggalkan dan diganti dengan proses penyambutan yang hangat, aman, serta menyenangkan.
Menurut Matraji, MPLS semestinya difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, bukan menjadi ajang intimidasi ataupun pelestarian budaya senioritas.
“Paradigma MPLS harus diubah total. Yang dulu bersifat ‘pengujian mental’ harus menjadi momentum penyambutan yang hangat. Fokusnya membantu siswa mengenal budaya sekolah, fasilitas, sistem pembelajaran, dan para guru melalui kegiatan yang interaktif, seperti permainan kolaboratif maupun tur sekolah yang menyenangkan,” kata Matraji saat dihubungi, Senin (13/7).
Ia menilai pelaksanaan MPLS juga harus mendorong keterlibatan aktif siswa. Karena itu, metode ceramah yang berlangsung berjam-jam perlu dikurangi dan diganti dengan aktivitas yang memberi ruang bagi siswa baru untuk mengenalkan diri, menampilkan minat dan bakat, serta menyampaikan harapan selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Matraji mengingatkan hari pertama sekolah akan menentukan kesan awal peserta didik terhadap dunia pendidikan. Karena itu, pengalaman negatif saat MPLS berpotensi mengganggu proses belajar dalam jangka panjang.
“MPLS adalah gerbang awal wajah pendidikan kita. Jika hari pertama sekolah saja sudah diwarnai dengan ketakutan atau tekanan, maka proses belajar ke depan akan terhambat. Sekolah harus menjadi ruang aman ketiga bagi anak, setelah rumah dan lingkungan keluarga,” ujarnya.
Selain mengubah pola kegiatan, Matraji meminta sekolah menghentikan seluruh praktik yang berpotensi mempermalukan siswa baru. Ia menyoroti masih adanya penggunaan atribut tidak masuk akal, seperti tas karung, kuncir rambut berlebihan, hingga papan nama yang bersifat menghina.
Menurutnya, atribut semacam itu hanya menempatkan siswa baru pada posisi yang lebih rendah dan membuka ruang terjadinya perundungan sejak hari pertama masuk sekolah. “Penggunaan atribut-atribut yang aneh atau mempermalukan siswa harus dilarang tegas. Praktik seperti itu secara psikologis membuat siswa berada pada posisi inferior dan rentan menjadi sasaran perundungan,” tegasnya.
Di sisi lain, Matraji juga meminta setiap sekolah memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses selama MPLS berlangsung. Kanal pengaduan tersebut harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor maupun korban agar siswa tidak takut melaporkan dugaan perundungan atau kekerasan.
“Sekolah wajib menyediakan dan mengumumkan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Sejak hari pertama, siswa baru harus mengetahui ke mana mereka harus melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak menyenangkan,” pungkasnya. (Far/P-3)
