1 week ago
10
Ilustrasi(Dok Istimewa)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci dalam pemutakhiran sekaligus pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, partisipasi aktif pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan agar data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.
"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Saya ingin menegaskan bahwa peran pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti jajaran pemerintah daerah secara daring, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN telah membawa dampak positif terhadap ketepatan sasaran penyaluran bansos. Berdasarkan hasil pengalihan data secara bertahap pada Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026, seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kini berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga memaparkan, hingga 12 Juli 2026 usulan pemutakhiran DTSEN yang masuk melalui Kementerian Sosial telah mencakup lebih dari 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 5,5 juta KPM merupakan usulan yang berasal dari pemerintah daerah.
Menurut Gus Ipul, kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi menjadi daerah yang paling aktif melakukan pemutakhiran data.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif (pemutakhiran). Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu jalur formal dan jalur partisipasi. Pada jalur formal, proses dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, pemerintah daerah, dinas sosial, hingga Kementerian Sosial sebelum diteruskan ke BPS.
Proses tersebut memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah terintegrasi antara dinas sosial kabupaten/kota, pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, dan DTSEN yang dikelola BPS.
Aplikasi SIKS-NG dioperasikan oleh petugas di tingkat desa dan dinas sosial. Karena itu, Gus Ipul berharap pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat terus memperkuat perannya dalam memperbarui data masyarakat.
"Inilah kanal resmi dimana tentu kita harapkan kontribusi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk benar-benar bisa terlihat dalam pemutakhiran ini. Jalur formal ini sangat strategis dan ini harus kita dorong terus," jelasnya.
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan BPS atas dukungan yang diberikan selama proses pemutakhiran DTSEN, termasuk dalam mendorong keterlibatan pemerintah daerah.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif memperbarui data DTSEN agar semakin valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri," kata Tito. (H-2)
