Mensos: Jangan Ada Suap untuk Masuk Sekolah Rakyat

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan agar proses penjangkauan dan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak disusupi praktik suap, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan program tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, terutama kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Peringatan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa, 14 Juli 2026. Saifullah didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dan jajaran Forkompimda Sragen. 

Menurut Saifullah, pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan siswa yang masuk benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Proses penjangkauan dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan tim bupati, wali kota, atau gubernur kalau di tingkat provinsi. Bersama-sama dengan Dikdasmen untuk menjangkau keluarga yang memang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, sapaan karibnya.

Ia mengatakan proses tersebut harus berjalan secara transparan dan sesuai sasaran. Sebab, Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga yang selama ini paling tertinggal.

"Jangan sampai ada yang "main-main", jangan sampai ada yang menyuap, membayar, atau kongkalikong untuk bisa masuk Sekolah Rakyat," kata Saifullah.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan bantuan masuk Sekolah Rakyat dengan imbalan tertentu.

"Jangan sampai mau ditipu oleh siapa pun, karena ini diperuntukkan bagi keluarga yang paling tidak mampu," ujarnya.

Saifullah menjelaskan pemerintah melibatkan pendamping PKH karena mereka dinilai memiliki data dan pengalaman dalam menjangkau keluarga penerima manfaat. Selain Kementerian Sosial, pemerintah daerah juga dilibatkan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai kondisi di lapangan. 

Di sisi lain, Saifullah mengakui program Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kuota siswa, terutama jenjang sekolah dasar (SD). Dari alokasi sekitar 9.000 siswa Sekolah Rakyat secara nasional tahun ini, jumlah siswa SD yang masuk baru lebih dari 5.000 orang. Sementara kuota jenjang SMP dan SMA disebut telah terpenuhi.

Menurut Saifullah, salah satu kendala pemenuhan siswa SD adalah sebagian orang tua masih keberatan melepas anak mereka mengikuti sistem Sekolah Rakyat yang menerapkan pola pendidikan dengan pendampingan intensif.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk operasional Sekolah Rakyat tahun ini. Saifullah menyebut kebutuhan operasional program tersebut diperkirakan mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per siswa setiap bulan.

"Kita masih terus menghitung, tetapi kurang lebih hitungannya sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta per siswa per bulan," ujar dia.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk berbagai layanan pendampingan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Dalam kesempatan itu, Saifullah juga menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Menurut dia, pemerintah mulai melakukan transisi dari penggunaan gedung sementara menuju gedung permanen.

Dari total 166 titik Sekolah Rakyat yang direncanakan, sebanyak 93 gedung permanen telah masuk tahap pembangunan dengan progres yang beragam, mulai dari 7 persen hingga 100 persen. Selain itu, terdapat 11 lokasi tambahan yang masih dalam proses lelang ulang.

"Jadi ada 104 semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi sekitar 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia," ujar Saifullah.

Khusus di Sragen, Saifullah mengapresiasi pemerintah daerah karena mampu menyediakan lahan sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi I dapat beralih dari gedung sementara ke fasilitas permanen.

Menurut dia, fasilitas tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal karena dibangun menggunakan anggaran negara.

"Ini dibangun menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun Sekolah Rakyat," katanya.