Curhat Asosiasi Dapur MBG ke DPR: Ketika Ada Persoalan Kami yang Disalahkan

DI hadapan legislator Komisi IX DPR, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyampaikan keluh kesah, ihwal beban persoalan proyek makan bergizi gratis (MBG) yang acapkali dititik beratkan kepada mitra.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng mengatakan, terdapat ketidakadilan dalam tata kelola kemitraan. Misalnya, dalam proyek MBG, mitra menjadi penyedia utama seluruh fasilitas, namun ketika terjadi persoalan, maka mitra pula yang harus menanggungnya.

"BGN hanya memiliki program, seluruh fasilitas kami yang sediakan. Tetapi, ketika ada persoalan, kami yang disalahkan," kata Syawaludin dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR, Selasa, 14 Juli 2026.

Dia melanjutkan, dalam konteks lain, misalnya terjadi persoalan yang disebabkan oleh pengelola dapur alias SPPG, maka yang akan terkena imbasnya adalah mitra. Padahal, dalam hal ini mitra hanya menyediakan fasilitas.

Syawaludin juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pada mitra BGN adalah maling. Dia berkeyakinan, jika pernyataan tersebut dilontarkan presiden karena salah menerima informasi di lapangan.

"Kami datang kemari untuk meminta keadilan. Tolong, proses kemitraan didudukan sejajar," ujar dia.

Dalam kesempatan serupa, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan, prihatin dengan kondisi yang dialami mitra BGN maupun investor yang telah mendukung pelaksanaan proyek MBG selama ini.

Ia menegaskan, para mitra tidak boleh dijadikan pihak yang hanya bisa disalahkan ketika terjadi persoalan. Sebab, peristiwa yang terjadi dalam proyek MBG merupakan pangkal buruk dari salahnya tata kelola.

"Saya berkomitmen Bapak-Ibu tidak boleh dirugikan, negara harus mencari solusi," kata politikus PDIP ini.

Karenanya, dia melanjutkan, Komisi IX DPR mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan proyek unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini agar sesuai dengan tujuannya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak.

"Tidak boleh rakyat dirugikan, tapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini," ujar Charles.