5 days ago
16
Mensesneg Prasetyo Hadi(Antara)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7) sore. Agenda utama pertemuan tersebut adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah serta membahas langkah percepatan implementasi berbagai program prioritas.
"Insyaallah nanti sore. Sebenarnya standar. Semua bidang dibahas terus," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Prasetyo menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna merupakan mekanisme rutin yang berfungsi sebagai wadah evaluasi kinerja di seluruh kementerian dan lembaga. Melalui forum ini, pemerintah memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, meski bersifat rutin, sejumlah isu strategis tertentu akan dibahas secara lebih mendalam jika diperlukan melalui mekanisme SKP tersebut. "Hanya kadang perlu mekanisme SKP. Yang khusus dibahas sudah pastilah percepat pelaksanaan program," tegasnya.
Fokus utama dalam sidang kali ini tetap konsisten pada peninjauan sejauh mana program pemerintah telah terealisasi dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses di lapangan. Menurut Prasetyo, evaluasi program selalu menjadi ruh dalam setiap rapat kabinet agar visi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara tepat waktu.
"Ya pastinya setiap rapat yang utama tentu evaluasi program," imbuh Prasetyo.
Konteks Sebelumnya:
Pada Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya yang digelar 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait persiapan mudik Lebaran 2026. Arahan tersebut mencakup kebijakan diskon tiket mudik, pengamanan oleh TNI dan Polri, pemberian bantuan pangan, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN pusat dan daerah, serta stabilitas pasokan pangan nasional.
Selain fokus pada evaluasi rutin, pemerintah saat ini juga tengah memberikan perhatian pada target-target besar lainnya, termasuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor solar mulai Juli 2026 serta penguatan sektor pertanian nasional.
