1 week ago
23
: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan( ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU)
MENTERI Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi lintas instansi di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tertutup ini digelar guna melakukan optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi mendasar terhadap tata kelola organisasi Satgas PKH.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah petinggi yang hadir antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Wakil Ketua Pengarah II Satgas), Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wakil Ketua Pengarah I Satgas), Kepala BBPK Yusuf Ateh (Anggota Pengarah), Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon (Wakil Ketua Pelaksana I Satgas), serta Plt Jampidsus Kejagung Rudi Margono. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Wakil Ketua Pengarah III belum terlihat hingga rapat dimulai.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa pertemuan berkala ini berfokus pada pembenahan mekanisme organisasi, pengawasan, koordinasi, hingga pelaporan pertanggungjawaban kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mandat Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
“Secara rutin, Satgas PKH, badan pengarah dan badan pelaksana, melakukan fungsi-fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi dalam melakukan strategi dan langkah-langkah mencapai target dan tugas-tugas yang telah diatur,” ujar Barita, Senin (13/7/2026).
Barita menambahkan, proses evaluasi dan sinkronisasi ini didasarkan langsung pada dinamika temuan, verifikasi, serta validasi di lapangan. Terlebih, pelaksanaan tugas harian komite ini melibatkan jalinan kerja sama ketat dari 12 kementerian/lembaga termasuk unsur TNI untuk pengamanan kawasan.
“Evaluasi itu membahas temuan-temuan di lapangan, berbagai permasalahan dalam dinamika penguasaan kawasan hutan oleh negara maupun penagihan denda administratif,” urai Barita.
Sejauh ini, Satgas PKH mengklaim telah mengamankan sejumlah capaian penting. Hal itu mencakup penguasaan kembali jutaan hektare lahan hutan oleh negara, pemulihan aset, serta penagihan denda administratif yang saat ini dilaporkan telah memasuki tahapan ketujuh.
Bungkam Soal Febrie Adriansyah
Kendati rapat koordinasi ini digelar secara mendadak, Barita enggan memberikan jawaban spesifik saat dikonfirmasi apakah evaluasi dan penataan ulang tata kelola organisasi ini merupakan buntut langsung dari terjeratnya mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah.
Sebagaimana diketahui, Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus Kejagung sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada Sabtu (11/7/2026). (H-4)
