Mendagri Sebut Ketidakpahaman Birokrasi Picu Korupsi Kepala Daerah

1 week ago 9
Mendagri Sebut Ketidakpahaman Birokrasi Picu Korupsi Kepala Daerah Mendagri, Tito Karnavian.(Dok. Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tidak semua kepala daerah memahami tata kelola birokrasi dan administrasi pemerintahan. Perbedaan kapasitas ini dinilai menjadi salah satu celah kerawanan yang memicu maraknya kasus korupsi di tingkat daerah.

Tito menjelaskan bahwa latar belakang kepala daerah yang beragam karena dipilih langsung oleh rakyat membuat standar kapasitas administrasi sulit diseragamkan. Ada pemimpin yang sangat paham seluk-beluk birokrasi, namun banyak pula yang awam sehingga menyerahkan kendali sepenuhnya kepada pejabat struktural.

"Teman-teman kepala daerah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda. Ada yang paham birokrasi, ada juga yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya; Sekda, BKD, Bappeda," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Mantan Kapolri ini menambahkan, sistem rekrutmen politik saat ini tidak memberikan jaminan standar integritas maupun kapasitas administrasi yang setara dengan struktur komando di kepolisian atau militer. Hal ini menyebabkan negara tidak bisa melakukan pencopotan jabatan secara langsung jika ditemukan ketidakcakapan administratif.

Sebagai langkah mitigasi, Kemendagri rutin menggelar program pembekalan teknis dan retreat wawasan kebangsaan yang melibatkan KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Selain itu, pemerintah memaksimalkan instrumen digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan program Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk memantau penyusunan APBD.

Meski pengawasan diperketat, Tito mengakui celah sistemik tetap ada, terutama terkait tingginya biaya politik kampanye. Menurutnya, pendapatan resmi kepala daerah seringkali tidak sebanding dengan modal besar yang dikeluarkan saat pencalonan.

"Kita tahu juga bahwa biaya rekrut mereka itu tidak murah. Menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mungkin nggak bisa nutupin. Akhirnya cari peluang," pungkas Tito. (Z-10)

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |