TEMPO.CO, Palembang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan Fitrianti Agustinda dan suaminya, Dedi Siprianto, sebagai tersangka dugaan korupsi biaya pengganti pengolahan darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang tahun 2020–2023.
Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi yang didampingi kuasa hukum masing-masing. Setelah pemeriksaan intensif, pihak kejaksaan menaikan status keduanya menjadi tersangka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu kata Hutamrin, dilakukan setelah Kejaksaan Negeri mendapati dua alat bukti yang kuat terkait keterlibatan mereka dalam dugaan korupsi tersebut. “Sesuai Pasal 184 KUHAP, kami menetapkan saudari Fitrianti Agustinda dan saudara Dedi Siprianto sebagai tersangka,” kata Hutamrin dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam, 8 April 2025 di Kantor Kejari Palembang.
Fitrianti Agustinda merupakan mantan Wakil Wali Kota Palembang dua periode, yaitu pada 2018–2023. Ia juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang periode 2019-2024. Ia merupakan politikus partai NasDem.
Sementara suaminya, Dedi Siprianto, adalah Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Palembang. Dedi juga menjabat sebagai sekretaris fraksi Partai NasDem di DPRD Palembang.
Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana pengelolaan biaya pengolahan darah di PMI Kota Palembang. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional PMI, diduga tidak dikelola sesuai ketentuan dan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.
Dari kejadian tersebut, Fitrianti dan Dedi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Keduanya juga langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Fitrianti Agustinda ditahan di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, sementara Dedi Siprianto ditahan di Rutan Kelas I A Palembang," tuturnya.
