Petani memasang mesin pompa air untuk mengalirkan air ke lahan sawahnya dari embung yang mulai mengering di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (12/7/2026).(Antara)
MUSIM kemarau tahun ini menghantam Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dampak kekeringan kini meluas ke 27 kelurahan di enam kecamatan, mengancam lebih dari 50 ribu jiwa yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih harian mereka.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat, hingga 9 Juli 2026, sedikitnya 173 titik kekeringan telah teridentifikasi. Ribuan rumah tangga terpaksa beradaptasi dengan ketersediaan air yang kian menipis, sementara pemerintah menyiapkan langkah darurat.
Enam Kecamatan
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD sejak awal Juni lalu, kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah yang paling terpuruk. Sebanyak 58 titik kekeringan tersebar di empat kelurahan, mempengaruhi 14.787 jiwa, angka tertinggi dibanding wilayah lain.
"Kami menemukan bahwa hampir 15 ribu warga di Biringkanaya saat ini sangat tergantung pada pasokan air tangki. Ini kondisi yang memprihatinkan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, Senin (13/7).
Kecamatan Tallo menyusul dengan 36 titik kekeringan yang berdampak pada 13.762 jiwa, disusul Tamalanrea dengan 27 titik dan 9.947 jiwa terdampak. Sementara itu, Manggala mencatat 29 titik dengan 7.610 jiwa, Ujung Tanah 17 titik dengan 2.921 jiwa, dan Panakkukang tercatat sebagai wilayah paling minim dampak dengan enam titik dan 1.324 jiwa.
Total keseluruhan, 12.717 rumah atau 14.564 kepala keluarga kini berada dalam situasi sulit.
Siap Distribusi
Menghadapi ancaman krisis, BPBD Kota Makassar bergerak cepat. Sebanyak 180 personel diterjunkan, didukung empat unit mobil pick-up, 57 unit tandon air, dan empat unit pompa air untuk mendistribusikan bantuan.
Fadli menegaskan, distribusi air bersih akan menyasar seluruh titik yang telah dipetakan. Pihaknya juga akan memanfaatkan berbagai sumber air, mulai dari PDAM, air tanah, hingga program Pamsimas, guna menjaga ketersediaan pasokan.
"Kebutuhan paling mendesak adalah air bersih. Kami sudah merencanakan distribusi ke 173 titik yang terdampak agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," tegasnya.
Status Tanggap Darurat
Langkah tegas pun diambil. Pemerintah Kota Makassar akan menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan pada Selasa (14/7) sebagai bentuk percepatan penanganan.
Pengumuman tersebut akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Apel Kesiapsiagaan 2026 yang digelar pukul 08.00 Wita di kawasan MNEK. Setelah apel, akan berlanjut dengan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada pukul 10.00 Wita, mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah penanganan.
BPBD juga akan mengaktifkan Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat, sehingga koordinasi dan distribusi bantuan dapat berjalan lebih terintegrasi.
"Terjadi peningkatan dampak kekeringan. Karena itu, status tanggap darurat penting untuk mengoptimalkan mobilisasi personel, sarana, dan dukungan lintas instansi," jelas Fadli.
Imbauan ke Warga
Di tengah situasi ini, Fadli mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan tidak boros. Warga yang mengalami krisis air bersih di lingkungannya diminta segera melapor melalui Hotline BPBD Kota Makassar di 0815-5112-112 atau Layanan Kedaruratan 112 melalui aplikasi pengaduan warga Lontara+.
"Seluruh personel kami bersiaga. Kami terus memantau perkembangan dan memperbarui data secara berkala agar penanganan cepat dan tepat sasaran," pungkasnya. (LN/E-4)

















































