1 week ago
15
(MI/Seno)
KENDATI nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) AS-Iran telah ditandatangani pada 17 Juni, konflik bersenjata Iran-AS masih terjadi dan cenderung bereskalasi. Dalam menanggapi serangan Iran terhadap kapal kargo di Selat Hormuz, AS meretaliasi dengan menyerang situs militer, radar, pusat rudal, kapal cepat, dan pelabuhan Bandar Abbas di selatan Iran. Saling serang pun terjadi. Iran menjadikan pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Emirat Arab, dan Yordania, sebagai target. Serangan meluas Iran itu merespons tiga putaran serangan AS ke kota-kota Iran, termasuk Teheran.
Peristiwa itu dimulai pada 9 Juli di ujung prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei yang tewas oleh agresi hari pertama AS-Israel, 28 Februari. Kemelut Iran-AS belakangan ini bisa terjadi karena AS sengaja membuat interpretasi berbeda atas MoU terkait dengan Selat Hormuz. Pasal 5 dari MoU menegaskan, selama 60 hari perundingan pengakhiran perang Iran melawan AS-Israel, tanker dan kargo internasional bebas transit di Selat Hormuz tanpa fee di bawah pengaturan Iran. Faktanya, tanker dan kargo itu transit di Hormuz melalui sisi selatan Selat, yang merupakan teritorium maritim Oman.
Dengan mendukung perubahan rute Hormuz bagi tanker dan kargo internasional, Trump tak ingin preseden pengendalian Hormuz oleh Iran berlanjut secara permanen. Artinya, posisi Iran dalam perundingan terkait dengan Hormuz akan menguat. Padahal, hal itu tak dikehendaki AS, monarki Teluk, NATO, dan banyak lagi negara di dunia karena pasca penyelesaian konflik secara komprehensif di kawasan, Iran berencana memungut fee atau tol untuk kapal yang melewati selat strategi itu. Terlebih, citra AS sebagai adidaya militer global dipertanyakan. Hal itu sudah terlihat dengan pembentukan aliansi Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Lebibh jauh, nasib dunia bergantung pada Iran.
Kendati Trump menyatakan MoU telah berakhir, AS masih berniat maju ke perundingan tahap lanjut (60 hari). Iran juga demikian, meskipun menantang AS bahwa Iran tak akan membiarkan MoU dilanggar. Memang kredibilitas Trump di mata Iran sedang berada di titik nadir. Berulang kali Trump melakukan agresi bersama Israel terhadap Iran ketika perundingan Iran-AS sedang mengalami kemajuan substansial. Selain soal Hormuz, MoU mengharuskan penghentian perang di semua front. Faktanya, Israel masih menduduki Libanon selatan dan menyerang warga sipil tanpa Trump mampu menghentikannya.
MAGA DAN NUKLIR IRAN
Menghadapi Iran dan pembangkangan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menolak mundur dari Libanon pasti memusingkan Trump yang arogan. Trump tak punya kartu lagi untuk mengimbangi Iran. Perang dengan Iran tidak hanya menciptakan krisis energi global, tapi juga tidak populer di AS. Perang itu dianggap tidak perlu, kecuali hanya melayani kepentingan Israel. Sementara itu, rakyat AS harus membayar ongkos perang yang menggerus daya beli mereka. Sampai-sampai rekan-rekan Trump pendukung slogan 'Menjayakan Amerika Kembali' atau 'Make America Great Again' (MAGA) meninggalkan Trump.
Kalau konflik dengan Iran berkelanjutan sampai mejelang pemilu paruh waktu di AS, 4 November, Partai Republik akan kalah telak menghadapi Demokrat. Itu yang menjelaskan mengapa DPR dan Senat mendukung pemberlakuan UU Kekuasaan Perang presiden AS. Artinya, mereka menuntut wewenang melancarkan perang terhadap negara lain harus mendapat persetujuan Kongres. Itu menggambarkan kekhawatiran kaum Republikan terhadap berlarutnya konflik dengan Iran. Padahal, awalnya Republikan mendukung agresi AS-Israel terhadap rezim mullah.
Di luar bujukan Netanyahu agar AS-Israel kembali melancarkan perang terhadap Iran untuk memungkinkan terjadinya penggantian rezim (regime change) di sana, perang itu tak bisa dipisahkan dari ambisi MAGA Trump. MAGA itu sendiri menggambarkan superioritas AS di bidang ekonomi, teknologi, dan militer sedang menghadapi tantangan serius. Tiongkok yang muda, bertenaga, sabar, dan sedang maju pesat sulit dibendung AS. Kekuatan besar lain yang sedang tumbuh ialah India, Rusia Turki, Brasil, Afrika Selatan. Bersama Tiongkok, mereka membentuk aliansi ekonomi (BRICS) untuk mengimbangi AS.
Karena itu, dalam kampanye pemilihan presiden AS pada 2016, calon presiden Donald Trump mengangkat slogan MAGA, yang merupakan gerakan politik nasionalisme kulit putih untuk menjawab tantangan ekonomi, politik, dan militer global yang sedang berubah. Untuk mendukung MAGA, sejak periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum. Ia memperkenalkan diksi exceptionalism atau AS tak lagi mengindahkan hukum internasional yang ia tuduh merintangi kemajuan AS. AS pun menyerang Venezuela dan mengancam menduduki Greenland.
Washington pun memindahkan fokus dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik untuk menghambat pertumbuhan Tiongkok dan meruntuhkan rezim mullah Iran untuk menguasai energi Teluk Persia, merintangi pembangunan infrastruktur global Tiongkok (OBOR) ke Timteng dan Afrika melalui Iran sekaligus melemahkan pengaruh Rusia di Asia Tengah tempat Iran berperan sebagai buffer zone. Terlebih, menguasai energi Teluk, sumber utama impor energi Tiongkok, akan membuat ketergantungan Beijing pada Washington membesar. Karena itu, pada 2018, Trump mundur dari perjanjian multilateral nuklir Iran (JCPOA).
JCPOA yang dibuat Iran dengan P5+1 (AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, plus Jerman) mengharuskan Teheran membatasi pengayaan uranium hingga ke aras 3,67% yang hanya cukup untuk keperluan sipil. Iran juga setuju badan pengawas nuklir PBB (IAEA) mengawasi secara ketat implementasi perjanjian itu. Imbalannya, Teheran bebas mengekspor energi mereka ke pasar global dan AS akan mencairkan secara bertahap dana Iran yang dibekukan di bank di berbagai negara. Kecuali AS, P5+1 menganggap JCPOA sebagai pencapaian diplomasi historis dan implementasinya memuaskan semua pihak.
Namun, Trump, Israel di bawah Netanyahu, dan beberapa monarki Teluk melihat JCPOA terlalu menguntungkan Iran. Dengan pemasukan besar dari ekspor energi, Iran dianggap dapat memperkuat 'poros perlawanan' berupa proksi-proksi yang tersebar di Irak, Libanon, Palestina, dan Yaman guna memproyeksikan kekuatan mereka di kawasan tanpa perlu berkonflik langsung dengan Israel dan AS. Poros perlawanan tidak hanya menggentarkan Israel, tapi juga meresahkan monarki Teluk. Tak mengherankan, pada 2020, Emirat Arab (EA) dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel.
Mundurnya Trump dari JCPOA diikuti dengan tekanan maksimum, yakni sanksi-sanksi ekonomi menyeluruh. Ekonomi Iran goyah, inflasi melejit, mata uang rial anjlok sehingga mendorong rakyat turun ke jalan. Namun, tujuan regime change Trump-Netanyahu tak tercapai. Teheran berhasil mengatasi guncangan itu. Isu nuklir Iran hanyalah preteks. Sejak 2003 Khamenei telah mengeluarkan fatwa haram membuat senjata nuklir. Fatwa pemimpin spiritual tertinggi Iran didengar komunitas Syiah di seluruh dunia. Dus, bermain-main dengan fatwa akan mencederai kredibilitas pemimpin tertinggi Iran.
Sesungguhnya, Israel tak takut pada nuklir Iran. Toh, Israel sudah lama memiliki senjata nuklir. Perang nuklir sulit terjadi di antara dua negara pemilik senjata pemusnah massal itu. Yang ditakuti Israel ialah Iran muncul sebagai adidaya regional sehingga cita-cita menghilangkan Palestina dan membangun Israel Raya tinggal mimpi karena bom nuklir sebagai leverage Israel untuk menjadi hegemon utama di kawasan otomatis lenyap. Dalam konteks fokus AS ke Indo-Pasifik meniscayakan hilangnya ancaman Iran terhadap Israel. Dengan begitu, Israel menjadi proksi AS di kawasan.
AROGANSI YANG MEREDUPKAN AKAL SEHAT
Mungkin Trump seorang megalomania yang senang sekali dipuji dan disanjung. Aspek psikologis Trump itu yang dimanfaatkan Netanyahu ketika ia membujuk Trump melancarkan agresi sekali lagi terhadap Iran setelah agresi pertama, Juni 2025, gagal meruntuhkan rezim mullah. Netanyahu meyakinkan bahwa agresi kali ini akan berhasil karena Iran dalam posisi sangat lemah dan Trump akan mendapat nama besar karena ia berhasil mencapai apa yang tak bisa dicapai presiden-presiden AS sebelumnya. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang sejarah, budaya, dan geopolitik Iran, agresi itu dilancarkan.
Hasilnya di luar dugaan. Bukan saja rezim mullah tetap eksis, melainkan juga kekuatan mereka meningkat berkali lipat. Hal itu tergambar dalam MoU. Nyaris semua 14 klausul yang dituntut Iran disetujui. Seluruh sanksi atas Iran akan dicabut, seluruh US$100 miliar dana Iran di bank-bank mancanegara akan dicairkan, penghentian konflik secara menyeluruh dengan Israel harus mundur dari Libanon dan Gaza. Dalam perundingan nanti, isu nuklir Iran dan Selat Hormuz akan menjadi titik macet (sticking points). Namun, Iran memiliki leverage yang lebih kuat ketimbang AS. Kendati menentang Iran mengendalikan Hormuz, monarki-monarki Teluk tak punya leverage untuk menekan Iran.
Selat Tores di antara Papua Nugini dan Australia ialah preseden yang menguatkan posisi Iran dalam perundingan. Kapal-kapal yang melewati Selat Tores dipungut fee oleh dua negara itu. Tak mengherankan Iran mengajak Oman untuk menyetujui rencana yang disusun Iran untuk mengendalikan Hormuz secara bersama sebagaimana Papua Nugini-Australia. Muscat setuju saja dengan rencana Teheran, tetapi mereka ditekan Washington dan monaraki-monarki di kawasan. Apakah Oman akan lebih memilih berpihak pada AS? Tidak juga. Bermusuhan dengan Iran pada hari ini bukan opsi yang masuk akal. Setelah melihat determinasi Iran untuk menghadapi musuhnya habis-habisan, saya perkirakan AS akan melepaskan Hormuz untuk Iran-Oman.
Bagaimana dengan isu nuklir Iran? Dalam MoU disepakati, isu itu akan dibicarakan paling akhir. Itu kecerdikan Iran. Kalau semua klausul sudah disepakati, nyaris mustahil AS akan mementahkannya lagi hanya demi Iran tidak memiliki program nuklir. Paling banter, Iran hanya akan bersedia memberikan konsesi berupa kesediaan mereka mencairkan uranium yang telah diperkaya 60%. Namun, hak mereka memiliki program nuklir tetap dipertahankan. Mengapa negara lain, seperti Jerman, Jepang, dan Brasil, boleh memiliki program nuklir untuk tujuan sipil, Iran tidak? Toh, Iran ialah penandatangan kesepakatan nonproliferasi nuklir (NPT) sebagaimana tiga negara itu. Iran ialah bangsa yang rasional. Apakah Israel bangsa beradab sehingga bom nuklir yang dibuat mereka tidak berbahaya bagi negara di kawasan?
Pengalaman pahit berhubungan dengan AS dan Israel membuat aspirasi agar Iran memiliki bom nuklir menguat belakangan ini. Bahkan, secara implisit Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menganggap hanya dengan memiliki senjata nuklir Iran bisa terhindar dari agresi AS-Israel. Ada lagi laporan yang belum terverifikasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei telah memerintahkan pihak terkait untuk segera membuat senjata nuklir. Laporan itu bisa jadi tidak benar. Namun, memberikan peringatan pada AS bahwa bila terus ditekan, opsi Iran membuat senjata nuklir menjadi masuk akal.
Bagaimana dengan program rudal Iran dan 'poros perlawanan'? Dua isu itu tidak lagi menjadi bagian dari MoU. Artinya, tidak menjadi isu yang dirundingkan. Apakah Israel akan bertahan di Libanon? Pasti tidak. Bukan semata karena AS menentangnya, melainkan juga menduduki Libanon akan dibayar sangat mahal bagi Israel. Sudah dua kali Hizbullah memaksa Israel mundur dari Libanon (2000 dan 2006) akibat beban berat secara ekonomi, politik, dan militer yang dipikul mereka. Israel masih bertahan di Libanon hanya untuk menyelamatkan karier politik Netanyahu menghadapi pemilu pada Oktober mendatang.
Toh, semua tujuan perang Netanyahu di Gaza, Libanon, dan Iran gagal total. Bagaimanapun, Timteng masih rentan. Bila Trump tak menurunkan egonya dan mengedepankan akal sehat, kehancuran lebih besar akan diderita seluruh negara di kawasan. Juga AS. Tindakan-tindakan militer yang dilakukan Trump belakangan ini tidak memperlihatkan kekuatan AS, tetapi tindakan putus asa. Konflik militer bukan opsi yang rasional bagi Trump saat ini. Sesekali Trump perlu menerima kekalahan untuk kian mendewasakan sikapnya ke depan.
