Konferensi dialog nasional Suriah tidak libatkan kelompok bersenjata

1 week ago 10

Damaskus/Istanbul (ANTARA) - Kelompok bersenjata di Suriah yang menolak untuk melucuti senjata dan tidak mengakui kewenangan Kementerian Pertahanan tidak akan diundang ke Konferensi Dialog Nasional, kata Juru Bicara Komite Persiapan konferensi Hassan al-Dughaim.

Berbicara kepada wartawan di Damaskus, al-Dughaim menegaskan bahwa kelompok teroris PKK/YPG tidak mewakili rakyat Suriah.

“Konferensi ini adalah wadah patriotik yang menolak perpecahan sektarian dan etnis. Ini adalah forum dialog nasional, bukan ajang unjuk kekuatan militer.

“Mereka yang tidak menyerahkan senjata kepada Kementerian Pertahanan tidak akan diundang. Kelompok bersenjata dan formasi militer tidak akan berpartisipasi dalam konferensi karena itu bertentangan dengan esensi dialog,” katanya menambahkan.

Sejak jatuhnya rezim Assad, PKK/YPG berupaya memanfaatkan ketidakstabilan kawasan untuk menciptakan "koridor teror" di sepanjang perbatasan dengan Turki.

Dalam kampanye terornya selama 40 tahun terhadap Turki, PKK, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. YPG merupakan cabang PKK di Suriah.

Al-Dughaim menegaskan bahwa konferensi ini terbuka bagi seluruh rakyat Suriah dan setiap warga dari berbagai wilayah memiliki hak untuk menghadirinya secara langsung.

Dia menambahkan bahwa keputusan yang dihasilkan konferensi ini bersifat rekomendasi dan akan disampaikan kepada presiden.

Menyoroti bahwa unsur-unsur rezim Assad yang digulingkan serta para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terlibat dalam masa depan Suriah maupun dalam konferensi, ia menegaskan bahwa mereka seharusnya menghadapi pengadilan.

Pada Rabu (12/2), anggota Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional, yang dibentuk Presiden Ahmad Al-Sharaa untuk merancang masa depan dan menyusun kontrak sosial berbasis rekonsiliasi nasional, keadilan, reformasi, dan keterwakilan rakyat Suriah, menggelar konferensi pers di Damaskus.

Pernyataan pertama komite itu dibacakan oleh Houda Atassi, anggota Komite Persiapan, sebelum para anggota menjawab pertanyaan wartawan.

Atassi menjelaskan bahwa konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi guna mewujudkan masa depan yang berlandaskan rekonsiliasi nasional, keadilan, dan keterwakilan yang menyeluruh.

Dia menambahkan bahwa konferensi ini bertujuan memastikan partisipasi nyata dari berbagai sektor di semua provinsi dan elemen masyarakat, serta menyelenggarakan dialog yang mencerminkan keberagaman sosial dan politik tanpa batas atau sekat kelas.

Menekankan peran aktif perempuan dalam membangun Suriah baru, Atassi menegaskan bahwa tidak ada sistem kuota khusus dalam keikutsertaan, melainkan berbasis pada kompetensi.

Sementara itu, al-Dughaim menyatakan bahwa tanggal penyelenggaraan konferensi akan ditentukan setelah melakukan pertemuan dengan warga masyarakat, berbagai kunjungan, dan penyusunan dokumen kerja.

Ia juga menegaskan bahwa Komite Persiapan adalah badan independen nasional, dan sesuai dengan aturan, di mana ketua komite akan dipilih oleh anggota.

Al-Dughaim mengatakan jumlah peserta akan bergantung pada hasil konsultasi publik.

“Konferensi ini mewakili seluruh rakyat Suriah, bukan hanya kelompok tertentu.

“Pandangan masyarakat, terutama di provinsi seperti Hasakah, Deir ez-Zor, dan Raqqa, akan diperhitungkan, dan komunikasi langsung akan dijalin dengan mereka,” ujarnya.

“Isu-isu penting seperti struktur konstitusi, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, visi ekonomi, proses rekonstruksi, keadilan transisi, serta persatuan, kedaulatan, dan stabilitas negara akan dibahas para peserta," katanya.

Sumber: Anadolu

Read Entire Article