1 week ago
8
Komisi X DPR RI meminta BRIN menjadi lembaga rujukan utama.(Dok. Instagram)
KOMISI X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat perannya sebagai lembaga rujukan utama dengan memberikan rekomendasi berbasis riset guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa parlemen sangat membutuhkan rujukan ilmiah dalam menyetujui dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi X. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
“Hasil riset BRIN adalah tumpuan dan referensi pokok kami ketika membuat kebijakan terkait mitra-mitra kami, setidaknya yang berkaitan langsung dengan rencana penyusunan program kegiatan kementerian mitra Komisi X,” ujar Esti.
Selain sebagai rujukan kebijakan, Komisi X mendesak BRIN memastikan alokasi APBN memberikan dampak nyata. Esti menekankan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berkontribusi pada peningkatan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta kesejahteraan masyarakat luas.
Terkait pendanaan, BRIN diminta mengoptimalkan pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui pemetaan program prioritas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fasilitasi riset berkelanjutan, termasuk bagi mahasiswa, serta mempercepat komersialisasi hasil riset untuk meningkatkan daya saing nasional.
Esti juga menyinggung pentingnya menjaga kebebasan akademik dalam lingkungan riset. Menurutnya, hasil riset yang transparan sangat diperlukan agar negara dapat lebih maju, termasuk dalam melihat perspektif mahasiswa terhadap dunia kebijakan politik nasional.
Terakhir, Komisi X mendorong BRIN untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel. BRIN diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada pemeriksaan tahun anggaran mendatang. (Z-10)
