TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berharap Universitas Udayana membatalkan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Pasalnya, menurut dia, kerja sama tersebut dapat memberangus kebebasan akademik.
"Dan kami berharap bahwa MoU yang dilakukan oleh Udayana dengan TNI ini mungkin dibatalkan lebih baik, agar tidak menimbulkan polemik yang lebih jauh," ujar Koordinator KIKA Satria Unggul saat dihubungi Tempo, Rabu, 2 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kerja sama Unud dengan TNI tersebut termaktub kesepakatan bahwa TNI dapat mengisi materi bela negara di kampus. Hal ini tentunya dapat mengikis kebebasan akademik, karena TNI dikenal dengan pendekatan militer yang bersifat komando. Sementara, pengetahuan yang ada di kampus menggunakan prinsip kebenaran yang diperoleh menggunakan metode ilmiah.
Permintaan pencabutan ini didasari oleh momentum polemik Undang-Undang TNI, yang meskipun sudah disahkan, masih menimbulkan perdebatan. Satria juga mengkhawatirkan bahwa Unud akan menjadi contoh sebagai kampus yang dapat ditaklukkan daya kritisnya lewat kerja sama ini.
"Kami berharap ini tidak menjadi contoh dalam tanda petik, contoh atau best practice yang mungkin TNI bisa berikan, gambarkan kepada kampus-kampus lain di Indonesia untuk dapat ditaklukkan dengan metode-metode atau cara-cara yang sama," ujar dia.
Sebelumnya Universitas Udayana melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Dokumen perjanjian kerja sama Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 itu ditandatangani pada 5 Maret 2025.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana mengatakan kerja sama ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara dengan pendekatan non-militeristik, serta program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna.
Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Universitas Udayana. Ia mengklaim, seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.
“Dengan kata lain, kerja sama ini tidak boleh, tidak bisa, dan tidak akan menjadi pintu masuk bagi intervensi terhadap ruang akademik kami. Otonomi dan kebebasan akademik tetap menjadi garis merah yang kami jaga dengan sangat serius,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 2 April 2025.
Vedro Immanuel berkontribusi dalam tulisan ini.
