1 week ago
7
Ilustrasi(magnific)
INDONESIA tengah berada di tengah ledakan pembangunan pusat data (data center), seiring dengan ambisi negara ini menjadi pusat digital di Asia Tenggara. Namun, pesatnya pertumbuhan infrastruktur ini membawa tantangan keamanan yang semakin kompleks. Prabhuraj Patil, Senior Director, Physical Access Control Solutions, ASEAN & India Subcontinent di HID, menekankan bahwa ketahanan digital tidak lagi bisa hanya mengandalkan pertahanan siber semata.
Menurut Patil, perusahaan sering kali terjebak dalam dikotomi antara ancaman siber dan keamanan fisik. Padahal, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi. Kelemahan pada akses fisik dapat menjadi pintu masuk yang melumpuhkan pertahanan siber tercanggih sekalipun.
Data Risiko Keamanan di Kawasan:
| Rata-rata Kerugian Kebocoran Data (ASEAN) | US$3,67 Juta |
| Tren Pengelolaan Identitas Terpadu (APAC) | 1 dari 4 Perusahaan |
Bahaya Keamanan yang Terfragmentasi
Salah satu risiko terbesar yang dihadapi perusahaan di Indonesia adalah sistem keamanan yang terfragmentasi. Banyak organisasi masih mengelola kartu akses, CCTV, biometrik, dan identitas digital secara terpisah. Patil menjelaskan bahwa pendekatan ini menciptakan "titik buta" (blind spots) yang berbahaya.
MI/HO--Prabhuraj Patil, Senior Director, Physical Access Control Solutions, ASEAN & India Subcontinent di HID
"Saat insiden muncul, tim keamanan harus mengumpulkan data secara manual dari beragam sistem. Ini menyia-nyiakan waktu berharga dan menambah peluang terlewatnya data penting," ujar Patil.
Ia mendorong perusahaan untuk beralih ke tata kelola identitas terpadu guna meningkatkan visibilitas dan kecepatan respons terhadap ancaman.
Kesiapan Indonesia dan Tantangan Biometrik
Indonesia dinilai memiliki posisi kuat dalam mengadopsi teknologi modern seperti mobile credentials dan biometrik. Komitmen pemerintah melalui Automated Biometric Identification System (ABIS) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi yang kokoh. Namun, hambatan utama tetap ada pada ketergantungan terhadap infrastruktur lama (legacy systems) dan isu interoperabilitas.
Terkait kekhawatiran privasi data biometrik, Patil menegaskan bahwa keamanan dan privasi bukanlah dua hal yang bertentangan.
"Privasi harus menjadi bagian dari perancangan sistem sejak tahap pertama. Data harus dienkripsi, disimpan aman, dan dikumpulkan dengan persetujuan jelas untuk membangun kepercayaan publik," tambahnya.
Strategi Lima Tahun ke Depan
Untuk memperkuat ketahanan operasional dalam lima tahun mendatang, Patil menyarankan tiga langkah strategis bagi pengelola pusat data dan instansi pemerintah:
- Konvergensi Fisik-Digital: Menyatukan pengelolaan akses gedung dan akses sistem di bawah satu tata kelola identitas.
- Modernisasi Bertahap: Mengadopsi kredensial berbasis mobile dan biometrik tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur sekaligus.
- Kepatuhan Adaptif: Membangun arsitektur keamanan yang fleksibel terhadap regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan aturan OJK.
Masuknya pemain global seperti Microsoft, Google, dan AWS ke Indonesia secara tidak langsung telah menaikkan standar keamanan domestik. Patil optimistis bahwa dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam desain operasional sejak awal, pusat data di Indonesia akan mampu memenuhi ekspektasi investor global dan menjaga kedaulatan digital nasional. (Z-1)
