JPU Menuntut Lisa Rachmat 14 Tahun Penjara. Ini Kilas Balik Kasus dan Perannya

TEMPO.CO, Jakarta -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut Lisa Rachmat, pengacara terpidana Ronald Tannur, dengan pidana penjara selama 14 tahun atas dugaan keterlibatan dalam praktik suap dan permufakatan jahat untuk mengatur putusan hukum. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Mei 2025.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lisa Rachmat dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar JPU Nurachman Adikusumo di hadapan majelis hakim.

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut Lisa untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Tak hanya itu, jaksa turut meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi Lisa sebagai advokat.

Menurut jaksa, tuntutan berat dijatuhkan lantaran Lisa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia juga dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan tidak kooperatif selama proses persidangan. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

"Intinya Lisa meminta uang untuk memberi ke orang-orang itu, sekitar tanggal 10 Oktober 2023," ujar Meirizka dalam kesaksiannya sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus suap tersebut. Meski begitu, Meirizka mengaku tidak diberi tahu secara jelas kepada siapa uang itu akan diberikan.

Setelah permintaan itu, Meirizka mengaku sempat membicarakannya dengan suaminya yang kemudian menolak memenuhi permintaan Lisa.

Dalam sidang yang sama, Meirizka juga menjadi saksi untuk dua terdakwa lainnya, yaitu mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, dan Lisa Rachmat sendiri. Zarof didakwa menerima gratifikasi hingga Rp 915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA dalam rentang 2012–2022. Ia juga dituduh melakukan pemufakatan jahat bersama Lisa Rachmat untuk memberikan suap kepada hakim guna mengatur putusan perkara Ronald Tannur.

Lisa diduga memberikan suap sebesar Rp 4,67 miliar kepada hakim di PN Surabaya serta Rp 5 miliar kepada hakim di Mahkamah Agung. Suap tersebut diduga bertujuan agar majelis hakim mengeluarkan putusan bebas untuk Ronald Tannur di tingkat pertama, serta memperkuat putusan tersebut di tingkat kasasi.