TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyepakati kerja sama pencegahan perdagangan orang dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja. Kesepakatan berbentuk Letter of Intent (LoI) ini diambil karena meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antar kedua negara beberapa tahun terakhir.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal yang di dalamnya tercantum kesepakatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia maupun Kamboja, kata dia, menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang keimigrasian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” kata Yuldi dalam pertemuan bilateral kedua negara di Bali, Senin, 19 Mei 2025 dikutip dari keterangan resminya.
Yuldi menyatakan Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program itu, kata dia, mencakup edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan terutama yang diketahui merupakan penyumbang Pekerja Migran Indonesia atau PMI dengan jumlah besar. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan.
Penandatanganan kerja sama itu turut dihadiri Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna. Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.
