KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan terdapat 63 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi pada pertengahan Juli nanti. Dia menuturkan pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.
Menurut dia, dari total 200 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun tahun ini, setengahnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah rakyat akan dibangun dengan pembiayaan swasta dan didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Saat ini, per tanggal 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Agus mengatakan, dari 100 titik lokasi yang direncanakan beroperasi pada tahun ini, sebanyak 47 lokasi masih dalam tahap survei. Sejumlah 63 lokasi yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat itu sudah kontrak.
Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.
Pemerintah Siapkan Dua Kurikulum untuk Sekolah Rakyat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan terdapat dua kurikulum pembelajaran yang sedang dipersiapkan untuk digunakan sekolah rakyat.
“Ada dua kurikulum, yakni kurikulum formal dan kurikulum pendidikan karakter," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu setelah Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Al-Hikmah International Islamic Boarding School, Kota Batu, Jawa Timur, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan dua kurikulum tersebut penting karena tidak hanya mematangkan pelajar dari sisi akademis, tetapi juga karakter atau kepribadiannya. “Apalagi sekolah rakyat ini kan boarding school,” ujarnya.
Mensos juga menyatakan mendapatkan bantuan dari sekolah swasta dalam menyusun modul dan penggunaan aplikasi pembelajaran untuk sekolah rakyat. “Seperti di Al-Hikmah juga punya aplikasi, insyaallah akan memudahkan kami mengelaborasikan kurikulum yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tuturnya.
Mengenai progres fasilitas untuk sekolah rakyat, dia menyebutkan saat ini terdapat 53 bangunan yang sedang dalam tahap renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Renovasi bangunan dijadwalkan rampung pada Juni 2025, sehingga bisa segera menyelenggarakan proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2025/2026. “Alhamdulillah untuk yang 53 lokasi tidak ada kendala. Dukungan pemerintah daerah sangat kuat,” ujarnya.
Dia berharap realisasi pelaksanaan proses pendidikan bagi siswa di sekolah rakyat ke depannya bisa berjalan di 100 titik. “Mudah-mudahan ke depan ada 50 lagi titik atau 40 titik sehingga nanti ada 100 titik,” ucapnya.
Kemendikdasmen Seleksi 159 Calon Kepala Sekolah Rakyat
Adapun Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan ada 159 calon kepala sekolah rakyat yang sedang diseleksi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Agus menyebutkan jumlah kepala sekolah yang dibutuhkan berdasarkan titik lokasi yang siap beroperasi ialah sebanyak 63 orang. “Karena itu, kami akan merekrut, kemudian melakukan tes seleksi, dan saat ini sudah sudah ada tiga kali lipat dari 63 ya, sekitar 159 calon kepala sekolah yang sedang diseleksi oleh Kemendikdasmen,” ucapnya di kompleks parlemen, Senin.
Agus menuturkan Kemensos memiliki kriteria yang cukup ketat untuk calon kepala sekolah rakyat. Selain syarat administrasi dan kompetensi, kepala sekolah juga harus memiliki dukungan dari pemerintah daerah, dan berdomisili di lokasi terdekat dari penugasan.
Sebanyak 159 calon kepala sekolah itu nantinya akan menjalani tes psikologi, tes kemampuan bahasa Inggris (TOEFL), dan wawancara. Sementara itu, pengumuman akan dilaksanakan pada 26 Mei 2025. Setelah pengumuman, para kepala sekolah akan mengikuti pelatihan khusus karena Juni mereka sudah ditempatkan.
“Meskipun Juli baru mulai, Juni mereka harus sudah mulai bekerja. Mereka harus ikut dalam proses pendirian sekolah rakyat ini sehingga mereka memiliki jiwa semangat yang sama,” ujarnya.
Ervana Trikarinaputri, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Dedi Mulyadi Akan Berlakukan Jam Malam bagi Pelajar, Apa Bedanya dengan Aceh?
