Hari Pajak 2026: Ketika Reformasi Harus Menyentuh Wajib Pajak

Tim Dosen Pajak FEB UKRIDA (Septian Bayu Kristanto, S.E., M.S. Ak., CPMA., Asean CPA., Dr. Oktavia, S.E., M.S.Ak., CA., Eva Oktavini, S.E., M.S.Ak.)(MI/HO)

PAJAK tetap menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai program perlindungan sosial, hampir seluruhnya bergantung pada kemampuan negara menghimpun penerimaan pajak secara berkelanjutan. Karena itu, menjaga sistem perpajakan yang kuat bukan sekadar persoalan fiskal, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembaruan regulasi, digitalisasi administrasi, integrasi data, hingga modernisasi sistem pelayanan menunjukkan komitmen untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Berbagai capaian tersebut patut diapresiasi sebagai fondasi penting menuju sistem perpajakan yang semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hari Pajak yang diperingati setiap 14 Juli menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan reformasi tersebut. Namun, pertanyaan yang layak diajukan saat ini bukan lagi apakah reformasi perpajakan telah dilakukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang paling merasakan manfaat reformasi itu. Apakah perubahan yang terjadi baru sebatas memperkuat sistem administrasi negara, ataukah benar-benar telah menghadirkan kemudahan, kepastian, dan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak?

Reformasi yang Sudah Berjalan

Tidak dapat disangkal bahwa reformasi perpajakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Digitalisasi administrasi telah mengubah banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi layanan berbasis elektronik. Pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga berbagai layanan administrasi kini semakin mudah diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Di sisi lain, integrasi data terus diperkuat sebagai fondasi administrasi perpajakan modern. Pemanfaatan data lintas instansi memungkinkan otoritas pajak memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan maupun pelayanan. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu contoh upaya menyederhanakan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas basis data perpajakan.

Reformasi juga ditandai dengan pengembangan Coretax sebagai fondasi sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis yang lazim terjadi pada transformasi digital berskala besar, arah kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem yang mampu mengelola proses bisnis perpajakan secara lebih efisien dan terdigitalisasi.

Penguatan pengawasan berbasis risiko, penyederhanaan berbagai prosedur administrasi, perluasan pelayanan elektronik, serta meningkatnya kepatuhan formal wajib pajak juga menjadi bagian dari capaian reformasi yang patut diapresiasi. Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa reformasi perpajakan Indonesia tidak lagi berfokus semata pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pembaruan tata kelola administrasi.

Reformasi Masih Terlalu Berorientasi Sistem

Namun demikian, keberhasilan reformasi tidak seharusnya diukur hanya dari perspektif pemerintah. Selama ini, ukuran keberhasilan reformasi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya tax ratio, bertambahnya penerimaan negara, meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar, atau bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Seluruh indikator tersebut memang penting karena mencerminkan kinerja administrasi perpajakan.

Akan tetapi, reformasi perpajakan pada akhirnya dijalankan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilannya juga perlu diukur dari perspektif wajib pajak. Apakah regulasi semakin mudah dipahami? Apakah proses administrasi semakin sederhana? Apakah wajib pajak memperoleh kepastian hukum ketika memenuhi kewajibannya? Apakah biaya kepatuhan yang harus mereka keluarkan semakin rendah? Dan yang tidak kalah penting, apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan semakin meningkat?

Dalam literatur administrasi perpajakan modern, pengalaman wajib pajak (taxpayer experience) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan reformasi. Sistem yang canggih tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang tinggi apabila masih dipersepsikan rumit, mahal, atau tidak memberikan kepastian. Sebaliknya, sistem yang sederhana, mudah digunakan, dan memberikan pelayanan yang baik akan lebih efektif membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Dengan demikian, reformasi perpajakan tidak cukup hanya membangun sistem yang modern. Reformasi juga harus membangun pengalaman yang positif bagi masyarakat sebagai pengguna utama sistem tersebut.

Contoh Nyata: Polemik PPh Final UMKM

Polemik mengenai berakhirnya masa pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen bagi sebagian wajib pajak dapat menjadi contoh bagaimana reformasi perpajakan perlu dilihat dari perspektif wajib pajak. Perlu dipahami bahwa pemerintah tidak menghapus tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen. Tarif tersebut masih berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Namun, sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, beberapa kelompok wajib pajak, seperti CV, Firma, Perseroan Terbatas (PT), dan BUMDesa, tidak lagi dapat memanfaatkan tarif tersebut dan harus beralih ke rezim Pajak Penghasilan Badan secara umum.

Secara konseptual, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang tepat. PPh Final dirancang untuk menurunkan biaya kepatuhan, memperluas basis pajak, dan mendorong pelaku UMKM memasuki sektor formal. Dalam banyak aspek, kebijakan ini berhasil membuka akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, ketika fasilitas tersebut mulai berakhir sesuai ketentuan yang berlaku, muncul pertanyaan mengenai kesiapan wajib pajak memasuki rezim perpajakan umum. Sebagian UMKM telah memiliki kapasitas administrasi yang memadai, tetapi tidak sedikit yang masih menghadapi keterbatasan dalam pembukuan, pemanfaatan teknologi, maupun pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang lebih kompleks.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Reformasi yang baik bukan sekadar menghasilkan aturan baru, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut dapat dijalankan secara efektif oleh wajib pajak.

Agenda Reformasi Berikutnya

Ke depan, reformasi perpajakan perlu memasuki fase yang lebih berorientasi pada kualitas pelayanan dan hubungan antara negara dengan wajib pajak.

Agenda pertama adalah melanjutkan simplifikasi regulasi agar sistem perpajakan semakin mudah dipahami dan dilaksanakan. Regulasi yang sederhana akan menurunkan biaya kepatuhan sekaligus meningkatkan kepastian hukum.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas yang setara dengan penguatan pengawasan. Administrasi perpajakan modern tidak hanya dituntut mampu mengawasi, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang cepat, mudah, dan responsif.

Ketiga, edukasi perpajakan perlu diperluas sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya kepatuhan. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih siap berpartisipasi dalam sistem perpajakan secara sukarela.

Keempat, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dan data analytics perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga untuk memberikan layanan yang lebih personal, membantu wajib pajak memahami kewajibannya, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Kelima, reformasi harus terus diarahkan untuk menurunkan compliance cost. Semakin rendah waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar peluang tumbuhnya kepatuhan yang berkelanjutan.

Keenam, membangun tax morale perlu menjadi agenda yang tidak kalah penting. Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh kepercayaan bahwa sistem perpajakan dikelola secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, reformasi perpajakan harus mampu memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. Hubungan tersebut tidak lagi semata-mata didasarkan pada kewajiban membayar pajak, tetapi pada kemitraan dalam membiayai pembangunan nasional secara berkeadilan.

Penutup

Hari Pajak bukan sekadar perayaan atas keberhasilan menghimpun penerimaan negara. Lebih dari itu, Hari Pajak merupakan momentum untuk memastikan bahwa reformasi perpajakan terus bergerak menuju sistem yang semakin melayani, memudahkan, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari modernnya teknologi, banyaknya regulasi yang diperbarui, atau meningkatnya penerimaan negara. Reformasi baru benar-benar berhasil ketika wajib pajak merasakan bahwa memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana, lebih pasti, dan lebih bermakna sebagai kontribusi bagi pembangunan.

Pada akhirnya, sistem perpajakan yang kuat tidak hanya dibangun oleh teknologi dan regulasi, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelolanya. Ketika reformasi mampu menghadirkan kepercayaan tersebut, saat itulah Hari Pajak benar-benar memiliki makna sebagai perayaan kemitraan antara negara dan warga negara dalam membangun Indonesia.