4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan tidak ada tes akademik dalam proses seleksi calon siswa program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.
"Tidak ada tes akademik, yang ada hanya tes kesehatan dan administrasi," kata Gus Ipul di SMA Tamanmadya IP Tamansiswa, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (3/5) petang.
Gus Ipul menjelaskan, syarat awal seleksi administratif untuk menentukan anak-anak yang berhak mendaftar Sekolah Rakyat adalah masuk kelompok Desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 dan 2 adalah masyarakat golongan miskin ekstrem dan miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak setiap orang daftar, terus bisa diterima, tapi dipastikan dulu yang miskin ekstrem," tegasnya.
Tahap berikutnya, kata Gus Ipul, adalah verifikasi-validasi berupa home visit atau kunjungan langsung ke rumah calon peserta didik dengan mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Para pendamping PKH bersama lurah, camat dan petugas BPS setempat melakukan tinjauan dan hasilnya diparaf langsung oleh bupati/wali kota masing-masing wilayah.
"Harus ndatengin sendiri sama pak wali, setengah-setengah miskin nggak boleh. Kadang-kadang kan mohon maaf di bawah itu ada KKN, ini saudaranya tetangga, ini saudaranya RT, ini saudaranya wali kota, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya mensos, walah walah, ruwet pokoknya," ucap Gus Ipul sembari berkelakar.
"Dan kalau bisa yang nggak ada di dapodik, jadi kita ambil yang paling bawah," sambung dia.
Gus Ipul bilang saat ini pemerintah terus mematangkan gagasan Sekolah Rakyat yang jadi sarana mencetak anak dari kalangan keluarga tidak mampu untuk jadi agen perubahan, bagi diri sendiri dan orang di sekitarnya.
Menurutnya, ide dari Sekolah Rakyat adalah menggabungkan pendidikan formal dan penguatan karakter, dengan sistem berasrama sehingga berlangsung 24 jam.
"Setelah itu (proses seleksi dan penerimaan siswa) ada pemetaan kemampuan. Karena latar belakang siswanya berbeda-beda, mau disetarakan dulu, setelah itu, nanti baru proses pembelajarannya dimulai," terang dia.
Sekjen PBNU itu menyatakan sejauh ini ada 53 Sekolah Rakyat siap dibuka pada tahun ajaran baru 2025-2026. Sementara untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN.
Gus Ipul juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah merekrut guru dan kepala sekolah untuk program ini.
"Saya mendapatkan kabar, sudah ada 500 lebih kepala sekolah yang memang dari data yang dimiliki Kemendikdasmen layak untuk menjadi kepala sekolah di lingkungan Sekolah Rakyat," pungkasnya.
(kum/pta)
