Dedi Mulyadi Respons Fatwa Haram MUI Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos

Bandung, CNN Indonesia --

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yakni dengan program Keluarga Berencana (KB). Dedi mengatakan, KB tidak hanya dilakukan dengan cara vaksetomi.

Pernyataan Dedi ini sekaligus merespons fatwa MUI yang mengharmkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dedi sebelumnya mensyaratkan vasektomi bagi para kepala keluarga yang ingin menerima bansos.

"Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak," kata Dedi, di Bandung, Sabtu (3/5).

Dedi menuturkan, ia ingin program KB agar berhasil, sebagai salah satu cara mengatasi kemiskinan. Dengan KB, diharapkan dapat mengendalikan jumlah kelahiran anak di Jabar.

"Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya 3 anak, itu sudah cukup. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab," katanya.

Vasektomi menjadi sorotan setelah Dedi melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada pria ini sebagai syarat satu keluarga untuk menerima berbagai bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, dalam berita sebelumnya.

Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan apabila ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

(csr/dmi)

[Gambas:Video CNN]