TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Rabu, 28 Mei 2025. Dalam kunjungannya, Gibran memantau progres pembangunan sejumlah gedung yang sedang dikerjakan di kawasan tersebut.
"Kami lakukan tinjauan untuk pastikan pembangunan IKN berjalan sesuai visi besar hadirkan ibu kota baru," ujar Gibran pada Kamis, 29 Mei 2025, seperti dikutip Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Gibran memberikan sejumlah arahan saat melakukan kunjungan ke IKN. Menurut Basuki, Gibran menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan memastikan semuanya selesai tepat waktu. Selain itu, Gibran juga menginstruksikan agar pohon beringin ditanam di area Istana Wakil Presiden.
"Kunjungan Wapres jadi penguat semangat Otorita IKN untuk terus bekerja lebih baik dan cepat,” tutur Basuki.
Sejumlah Gedung yang Dikunjungi Gibran
Terkait perkembangan pembangunan infrastruktur yang dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran pada kunjungannya kemarin, Otorita IKN mencatat bahwa progres pembangunan Tol IKN Segmen 5B telah mencapai 70 persen. Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo telah mencapai 75,67 persen, dan Universitas Gunadarma baru mencapai 25 persen.
Pembangunan Rumah Sakit Hermina serta Kantor Kemenko 3 telah selesai 100 persen. Untuk Rumah Susun ASN 1, progresnya mencapai 97,09 persen, Masjid Negara sekitar 60,048 persen, dan pembangunan Basilika baru mencapai 4,63 persen.
Istana Wakil Presiden Capai 43 Persen
Basuki menyampaikan bahwa progres pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara telah mencapai 43 persen. Proyek tahap pertama mencakup pembangunan kantor wapres, kediaman wapres, sekretariat wapres, serta asrama bagi pengamanan wapres.
“Struktur bangunan sudah selesai, tinggal pengerjaan arsitektur dan pemasangan kaca antipeluru,” ujar Basuki pada Rabu, 28 Mei 2025, berdasarkan dokumentasi video dari Humas Otorita IKN. Ia menargetkan bahwa tahap pertama pembangunan akan rampung pada Desember 2025.
Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri PUPR, juga mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mulai berkantor di IKN begitu kantor wapres selesai dibangun.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut menyebutkan bahwa Gibran direncanakan mulai berkantor di ibu kota baru pada tahun 2026. “Insyaallah. Mohon doanya, ya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Istana Wapres berdiri diatas lahan seluas 148,417 m2 dengan luas bangunan 32.061 m2 senilai Rp1,45 triliun dengan konsep Huma Betang Umai atau Rumah Panjang Ibu. Harum berharap, penyelesaian pembangunan Istana Wapres akan memacu percepatan pembangunan fasilitas IKN lainnya.
Investasi Cina
Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran investasi di Ibu Kota Nusantara, termasuk investasi yang berasal dari Cina.
Nilai investasi Cina di IKN tercatat mencapai sekitar Rp 68,4 triliun, yang dikucurkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), mencakup sektor perumahan, moda transportasi unik terpadu (MUT), serta pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, terdapat juga investasi asing langsung senilai Rp 500 miliar dari PT Delonix Bravo Investment.
Basuki menegaskan bahwa pemerintah menjamin proyek-proyek investasi yang sudah berjalan di IKN tidak akan terhenti di tengah jalan. Ia menambahkan, Otorita IKN bersama Kementerian Keuangan turut memberikan jaminan melalui skema co-guarantee, yang melibatkan beberapa lembaga penjamin untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembangunan.
Skema co-guarantee sendiri merupakan bentuk penjaminan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak penjamin secara bersama-sama untuk menanggung risiko keuangan. “Pembangunan di IKN menerapkan skema ini dengan melibatkan lebih dari satu lembaga penjamin,” jelas Basuki.
Hingga 26 Mei 2025, Otorita IKN telah menerima sebanyak 36 surat pernyataan minat atau letter of interest (LOI) dari Cina. Dari jumlah tersebut, 32 LOI diajukan untuk skema KPBU, sementara empat lainnya untuk skema investasi langsung.
Minat investasi tersebut tersebar di berbagai sektor, termasuk energi, perumahan, teknologi digital, pengelolaan limbah, infrastruktur transportasi, infrastruktur dasar, industri hijau, gaya hidup, hingga media dan penyiaran.
