1 week ago
12
Ilustrasi(Dok istimewa )
SITUASI di Gaza kian memburuk dan jauh dari kata usai. Sejumlah tokoh nasional memperingatkan bahwa dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh terjebak pada ilusi bahwa konflik telah mereda. Sebaliknya, tekanan terhadap rakyat Palestina justru dinilai semakin mengeras secara sistematis.
Dalam Forum Diskusi Terbatas yang mengambil tema Action for Saving Gaza atau Aksi Darurat Selamatkan Gaza, salah satu Pakar Timur Tengah dari UI Shofwan Al-Banna menegaskan, yang terjadi saat ini bukanlah meredanya konflik, melainkan ‘intensifikasi penjajahan’ dalam bentuk yang lebih halus namun berbahaya. Ia mengingatkan bahwa normalisasi dan menurunnya sensitivitas publik menjadi ancaman serius bagi perjuangan Palestina.
“Dan ini menjadi penting untuk memanfaatkan momentum Penyerahan kekuasaan dari Hamas ke Pemerintahan Teknokrat yang untuk meningkatkan tekanan Internasional kepada Penjajah Israel,” kata Shofwan, Minggu (12/7).
Sementara itu, aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang biasa disapa Bang Onim, menggambarkan kondisi Gaza sebagai wilayah yang ‘semakin sempit dan terkurung’, dengan sebagian besar wilayah telah dikuasai dan Bang Onim menganalogikan situasi penduduk Gaza seperti kondisi ikan di dalam akuarium kecil yang sangat rentan untuk dihabisi. Oleh karnanya ia menegaskan, Indonesia tidak boleh ragu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Palestina.
Senada dengan hal tersebut, Pengurus Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Pusat (Subkom Kemanusian dan Keummatan) KH. Oke Setiadi Efendi menekankan, di tengah keterbatasan, umat tetap memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara dan bergerak.
“Kalau Indonesia Bangsa terdepan dalam pembelaan Palestina di kawasan saja diam, maka negara-negara lain di kawasan tentu akan diam,” pesannya, mengingatkan pentingnya bentuk solidaritas sekecil apa pun.
Sorotan lainnya juga datang dari tokoh nasional, KH. Ahmad Shobri Lubis yang menyinggung penderitaan tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menegaskan bahwa pembebasan mereka adalah kewajiban moral dan agama yang tidak bisa diabaikan.
Di tempat yang sama, aktivis Global Sumud Flotilla Maimon Herawati mendorong Indonesia untuk melangkah lebih konkret melalui regulasi, termasuk wacana undang-undang pelarangan perdagangan barang dari wilayah jajahan. Gagasan ini diperkuat oleh Prof. Heru Susetyo yang menekankan pentingnya advokasi hukum internasional serta pembangunan memori kolektif melalui museum dan pusat studi Palestina.
Sejalan dengan itu juga, Nur Hadi Pakar Sejarah Islam dari DDII menyayangkan, belum adanya Museum Palestina di Indonesia. Padahal umat Kristiani dengan keterbatasan yang ada bisa memiliki Jerusalem Corner di Museumnya. Sementara umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar untuk merealisasikan museum itu malah belum bisa merealisasikannya.
Para pembicara sepakat, Indonesia memiliki posisi strategis dan tanggung jawab historis untuk tampil lebih tegas, baik melalui diplomasi, jalur hukum internasional, maupun penguatan gerakan literasi publik.
Sejumlah rekomendasi pun disampaikan, mulai dari penolakan tegas terhadap normalisasi dengan Israel, peningkatan tekanan diplomatik, dukungan pada proses hukum internasional, hingga pembangunan pusat dokumentasi dan edukasi Palestina.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa tragedi di Gaza belum berakhir dan sikap diam hanya akan memperpanjang penderitaan. Indonesia, dengan segala potensinya, dinilai harus berdiri lebih lantang di garis depan pembelaan kemanusiaan. Dalam diskusi terbatas ini, berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis peduli kemanusiaan Palestina, di antaranya Sarbini dari MER-C, Jajang Nurjaman dari Darut Tauhid, Rifa Berliana dari Aqsa Working Group, Lukman Hakim dari Qudwah Indonesia, Akmal Syafril dari INSIST, Indah dari ADARA, Lulu Basmah dari MP4P, Asep dari UKHUWAH, Syauqi Hafidz dari BDS Indonesia dan Umar Alfaruq dari API Palestina. (E-4)
