Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia mengatakan implementasi biodiesel B50 bisa menghemat devisa negara sekitar Rp 170 triliun sepanjang 2026. Menurut dia, keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini memperkuat fundamental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global.
"Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp 170 triliun sepanjang tahun 2026,"ujar Dwi dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Selain itu, kata dia, program ini ditargetkan mampu menciptakan hingga 2,1 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dwi menyebut transformasi ini menandai era di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik. Melalui formula baru tersebut, setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia.
Selain memberikan dampak terhadap perekonomian, Dwi menyampaikan implementasi B50 juga berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan biodiesel B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 44,46 juta ton CO2 sepanjang 2026.
Untuk memastikan program berjalan optimal, pihaknya terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aspek teknis maupun operasional di lapangan. Pemerintah juga memastikan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari produsen kendaraan hingga pelaku industri tetap berjalan selama implementasi.
"Poin pentingnya adalah pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi B50. Kami juga terus berkoordinasi dengan produsen kendaraan, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik," ujar Dwi.
Pihaknya menegaskan bahwa pergeseran menuju B50 bukan sekadar tentang diversifikasi atau mengganti jenis bahan bakar semata. Peta jalan ini adalah instrumen negara yang dilakukan secara bertahap dan berbasis pengujian dengan prioritas utama untuk mengalirkan manfaat ekonomi serta kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
