1 week ago
13
Para pengurus Komite Almamater Rakyat Teritorial.(dok.istimewa)
MEMASUKI usia gerakan yang ke-27 tahun, Komite Almamater Rakyat Teritorial (KARAT) menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal kedaulatan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Manifesto 27 Tahun KARAT tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan organisasi, Bungas T. Fernando Duling. Dalam orasinya, pria yang akrab disapa Nando ini memaparkan transformasi panjang organisasi yang lahir dari rahim perlawanan rakyat sejak 1999.
"Dua puluh tujuh tahun perjalanan kita bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah pertumbuhan berjenjang seperti anak tangga, sebuah transformasi organik dari rahim perlawanan rakyat," ujar Nando dalam keterangannya, Senin (13/7).
Untuk memompa militansi kader, Nando menarik garis historis pada peristiwa Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September 1945. Kala itu, di tengah kepungan moncong senjata tentara Jepang, para pemuda dengan berani menegaskan kedaulatan Indonesia kepada Dwitunggal Soekarno-Hatta.
"Semangat membara Rapat Ikada tersebut harus kita hidupkan kembali hari ini dalam format perjuangan baru. Sebuah semangat untuk mengawal pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kompas dan peta jalan mewujudkan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas Nando.
Dalam manifesto tersebut, Nando memberikan perhatian khusus pada dua program strategis nasional era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KARAT menilai kedua program ini merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 guna menghentikan kebocoran ekonomi nasional.
Terkait dinamika hukum di Badan Gizi Nasional (BGN), dengan diperiksanya mantan pimpinan badan tersebut atas dugaan korupsi, KARAT memandang hal itu sebagai bukti konkret ketegasan Presiden. "Langkah bersih-bersih ini menunjukkan komitmen tertinggi kepala negara dalam memberantas korupsi demi mengamankan program strategis nasional," tegasnya.
Pascapembenahan internal di tubuh BGN, KARAT mendesak kepemimpinan baru lembaga tersebut untuk menjamin akuntabilitas melalui tiga indikator utama, yaitu Statistik Pertumbuhan Gizi, dengan menyajikan data akurat mengenai dampak langsung MBG terhadap kualitas gizi masyarakat; Data Serapan Ekonomi Lokal secara Real-Time, dengan membuka grafik keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal sebagai rantai pasok di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal yang memastikan pelibatan warga setempat sebagai relawan dapur guna mendongkrak daya beli kewilayahan.
"Jika ketiga hal ini terealisasi, akselerasi program Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid," kata Nando.
Ia menjelaskan, KARAT telah mengalami tiga fase transformasi kelembagaan yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika zaman. Bermula sebagai Komite Aksi Rakyat Tertindas (1999–2004), organisasi ini kemudian berkembang menjadi Komite Aksi Rakyat Teritorial (2005–2025), sebelum akhirnya memantapkan diri menjadi Komite Almamater Rakyat Teritorial pada tahun 2026.
"Guna menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi domestik, KARAT merumuskan tiga strategi gerakan utama. Pertama, adalah Riset dan Live-In, yaitu gerakan menjadikan desa sebagai laboratorium. Strategi ini menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai laboratorium sosial dengan turun langsung ke basis massa serta aktif berdialog dengan pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah," paparnya.
Kedua, Gerakan Aksi Ekstraparlemen, yaitu menjaga koridor jalanan sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus menguatkan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang konsisten terhadap Pasal 33 UUD 1945. Ketiga adalah Implementasi Asta Cita, yaitu memastikan visi besar pertahanan dan kemandirian negara dapat diwujudkan secara murni di tingkat akar rumput.
Advokasi Agraria dan Melawan Kartel Peta jalan taktis KARAT tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pada kedaulatan agraria dan sumber daya alam (SDA). KARAT berkomitmen berada di garda terdepan dalam melakukan pendampingan konflik-konflik agraria di tengah masyarakat, berkolaborasi bersama ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara) dan LBH TI (Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia).
"Kami secara tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh intervensi asing, gerakan proksi, maupun praktik culas para kartel dan mafia—baik di sektor energi, migas, SDA, komoditi, logistik, hingga pangan," pungkasnya.(Cah)
