TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha nasional dan pendiri CT Corp Chairul Tanjung memaparkan dampak langsung tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia tak signifikan. Secara langsung, kebijakan tresebut tidak berdampak terlalu besar bagi perdagangan luar negeri Tanah Air karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya kurang lebih lebih sepuluh persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Namun, dampak tidak langsungnya besar bagi fiskal pemerintah dan berisiko menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika, kata Chairul, juga nilainya hanya kurang lebih hanya US$ 3 miliar saja. “Kalaupun tarif diterapkan tanpa negosiasi, itu kita tetap akan surplus (dengan Amerika) tetapi surplusnya akan berkurang,” ucapnya dalam diskusi bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global yang digelar The Yudhoyono Institute di Jakarta, Ahad, 13 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bekas Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu lebih menghawatirkan dampak tak langsung dari penerapan tarif resiprokal, yakni penerapan tarif balasan oleh Cina. Jika perang dagang terus terjadi, apalagi Cina dan Amerika tak ada salah satupun yang mau mengalah, maka akan terjadi permasalahan ekonomi global.
Turunnya pertumbuhan ekonomi dunia akan berpengaruh juga terhadap permintaan global. Kalau permintaan turun, harga-harga komoditas juga akan ikut anjlok. “Hari ini sudah terlihat dampaknya, belum perang dagang, harganya sudah turun. Harga minyak sudah turun, harga timah yang paling parah turunnya sampai 17 persen hanya dalam waktu 1 minggu. Yang naik hanya emas,” ucap Chairul.
Dia menjelaskan, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada komoditas. “Kalau harganya turun pengaruhnya akan sangat signifikan kepada seluruh sektor termasuk pendapatan fiskal kita.”
Saat pertumbuhan ekonomi turun, investasi juga melambat. Saat investasi dan harga komoditas turun, fiskal dalam negeri akan kena pengaruhnya. “Yang akan terjadi adalah permasalahan menyeluruh. Pemerintah, dunia usaha akan melakukan yang namanya radikal efisiensi. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif dan tentu berakibat dari turunnya daya beli,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia perlu segera melakukan reformasi. Karena jika tak segera direspons, maka akan terjadi circle down of ekonomi, atau ekonomi berputar tapi menuju ke bawah. “Ini yang sangat tidak kita harapkan,” ucapnya.
