BNPP RI Paparkan Penguatan Program Prioritas di Kawasan Perbatasan kepada DPR RI

INFO TEMPO – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memaparkan arah kebijakan serta penguatan program pengelolaan kawasan perbatasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 11 Juni 2026. Pemaparan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dukungan BNPP RI terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

RKP 2027, kata Kepala BNPP, mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi landasan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, termasuk di wilayah perbatasan negara.

Tema RKP 2027 juga ditopang oleh delapan prioritas nasional yang dijabarkan ke dalam 11 fokus pembangunan. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat, digitalisasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan, penguatan regulasi dan kelembagaan, hingga swasembada pangan, energi, dan air.

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, BNPP RI mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Dukungan ini diarahkan agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan selaras dan efektif hingga ke wilayah perbatasan negara.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain optimalisasi operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 34 kabupaten/kota kawasan perbatasan, serta pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN. Selain itu, BNPP RI juga memfasilitasi pemberdayaan sumber daya manusia di kawasan perbatasan, dukungan pelayanan kesehatan bergerak, serta percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, BNPP memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 213,92 miliar. Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp 469,6 miliar. “Dari pagu indikatif tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan 15 PLBN. Sementara alokasi belanja nonoperasional masih sangat terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP secara optimal,” kata Menteri Tito.

Sehubungan dengan hal tersebut, BNPP RI mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 231,54 miliar. Usulan tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional, percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi penyelesaian batas negara darat dan laut, rehabilitasi serta renovasi PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun, serta penguatan sarana dan prasarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan.

Dengan usulan tambahan tersebut, total usulan pagu anggaran BNPP RI tahun 2027 menjadi Rp 445,47 miliar. Penguatan dukungan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat peran BNPP RI sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan. (*)