LEMBAGA Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mencatat mayoritas masyarakat tidak yakin koperasi desa merah putih (KDMP) akan berkembang pada masa mendatang. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap program itu turun sekitar 18,3 poin persentase pada 5-19 Juli 2026 dibandingkan November 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pada survei November 2025, sebanyak 43,3 persen responden menyatakan yakin KDMP akan semakin berkembang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 41,7 persen pada survei 26 Februari–5 Maret 2026 dan kembali merosot menjadi 25 persen pada survei 5–19 Juli 2026. "Yang tadinya yakin, sekarang terbalik," kata Deni dalam keterangannya pada Selasa, 28 Juli 2026.
Sebaliknya, responden yang kurang atau tidak yakin KDMP akan berkembang mencapai 61,1 persen pada 5-19 Juli 2026. Pada November 2025, angka responden sempat mencapai 43,5 persen sebelum naik menjadi 48,4 persen pada 26 Februari-5 Maret 2026.
Berdasarkan survei SMRC mengenai awareness atau pengetahuan mengenai KDMP pada 5-19 Juli 2026, survei tersebut mencapai 76,9 persen responden yang mengetahui program KDMP. Sebelumnya, responden mencapai 51,5 persen pada November 2025 yang nantinya mencapai 54,5 persen pada 26 Februari sampai 5 Maret 2026.
Sebaliknya, hanya 23,1 persen saja yang tidak mengetahui program tersebut pada 5-19 Juli 2026. Sebelumnya, responden yang mengetahui program KDMP pada November 2025 mencapai 48,5 persen yang nantinya turun menjadi 45,5 persen pada periode tengah survei tersebut. “Jadi memang sudah mayoritas sekarang ini warga hampir 80 persen sudah tahu kalau ditanya tahu atau pernah dengar KDMP. Padahal sembilan bulan lalu sekitar 50 persen yang mengetahui,” katanya.
Pada lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan banyak orang salah memahami koperasi desa merah putih. Menurut Zulhas, mereka menganggap kopdes seperti pasar swalayan dan toko serba ada.
Pria yang biasa disapa Zulhas itu mengatakan koperasi desa merupakan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah hingga produk bersubsidi. Selain itu, kopdes menjadi pembeli pasokan atau offtaker hasil pertanian. Sebagai offtaker, kata Zulhas, kopdes bisa menyerap produksi di desa-desa.
"Kalau harga gabahnya di bawah standar yang kami tentukan, maka koperasi bisa takeover, bisa beli, gabah, jagung, dan lain-lain," ucap Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Politikus PAN itu mengatakan pemerintah masih merampungkan aturan berupa peraturan presiden soal operasionalisasi koperasi merah putih “Ini bertahap karena enggak bisa sekaligus,” ujarnya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berencana menjadikan KDMP atau Kopdes Merah Putih menjadi penyalur barang bersubsidi. Langkah ini akan mengubah alur distribusi barang subsidi nasional.
Pernyataan itu disampaikan kepala negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 12 Juli 2026.
“Saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ucap Prabowo seperti dikutip dari Antara.
