1 week ago
16
Sidang pemeriksaan saksi dalam kasus LPEI(Dok MI)
PERSIDANGAN lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan terdakwa Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond kembali mengungkap penggunaan dana perusahaan berdasarkan laporan keuangan hasil audit.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dua auditor yakni Krisnadi Swarta dan Hi Heriadi memberikan penjelasan mengenai komponen biaya perusahaan, arus kas, hingga jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima dari LPEI.
Krisnadi menjelaskan laporan laba rugi perusahaan menunjukkan berbagai biaya yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Pada periode audit 2019, laporan keuangan mencatat penjualan sekitar Rp112 miliar, beban pokok penjualan sekitar Rp97 miliar, biaya penjualan sekitar Rp11 miliar, biaya umum dan administrasi sekitar Rp40 miliar, serta beban keuangan sekitar Rp59 miliar.
Menurutnya, seluruh biaya tersebut telah tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan.
“Di rugi laba ini semua biaya dicatat oleh perusahaan,” ujar Krisnadi dalam persidangan.
Ia menjelaskan biaya operasional perusahaan umumnya tercermin dalam beban pokok penjualan, beban penjualan, dan beban administrasi. Sementara itu, beban lain seperti investasi aset tetap tidak masuk dalam laporan laba rugi, melainkan tercatat dalam neraca.
Auditor Hi Heriadi menerangkan, untuk melihat keseluruhan pergerakan dana perusahaan, dokumen yang digunakan adalah laporan arus kas yang mencakup tiga aktivitas, yakni operasi, investasi, dan pendanaan.
Ia menjelaskan pada 2018 terdapat pengeluaran aktivitas operasi sekitar Rp11 miliar, investasi sekitar Rp391 miliar, serta penerimaan pendanaan sekitar Rp339 miliar. Dari keseluruhan transaksi tersebut, tercatat pengeluaran bersih sekitar Rp36 miliar.
Hi Heriadi juga menyebut perusahaan memiliki saldo utang kepada LPEI pada periode 2016 hingga 2018. Pada 2018, utang jangka pendek tercatat sekitar Rp42 miliar dan utang jangka panjang sekitar Rp600 miliar. Sedangkan pada 2017 dan 2016, nilai utang tercatat masing-masing sekitar Rp285 miliar dan Rp187 miliar.
Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Handoko Limaho kemudian mempertanyakan apakah terdapat penggunaan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi para terdakwa.
Kedua auditor menyatakan tidak menemukan adanya penggunaan dana untuk kepentingan pribadi berdasarkan transaksi yang mereka periksa.
“Dari yang kami sample tidak ada,” kata Krisnadi.
Hi Heriadi juga menyampaikan keterangan serupa. Namun, keduanya menegaskan pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling, sehingga tidak mencakup seluruh transaksi perusahaan.
Selain penggunaan dana, Handoko juga menanyakan pencatatan biaya bagi hasil plasma dalam laporan keuangan.
Hi Heriadi menyebut laporan audit tahun 2018 mencatat beban bagi hasil sekitar Rp2 miliar untuk 2018 dan Rp800 juta pada 2017. Sementara Krisnadi menjelaskan laporan audit tahun 2019 mencatat akun bagi hasil plasma sekitar Rp12,7 miliar.
Dalam sidang yang sama, penasihat hukum terdakwa Rian Wahyudi mendalami mengenai jaminan pembiayaan yang diberikan kepada LPEI.
Hi Heriadi menjelaskan laporan keuangan mencatat adanya hak tanggungan berupa tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan seluas 7.038 hektare dengan nilai sekitar Rp295 miliar.
Selain itu, terdapat jaminan fidusia berupa piutang usaha PT Tebow Indah sekitar Rp22,5 miliar serta jaminan fidusia persediaan sekitar Rp15 miliar.
Menurut Hi Heriadi, pencatatan jaminan tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang diperiksa dalam proses audit laporan keuangan.
Sidang perkara dugaan korupsi fasilitas pembiayaan LPEI akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. (Muhammad Ghifari A/E-4)
