TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia merespons kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah kebijakan baru Presiden Donald Trump dengan langkah strategis yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru dari Negeri Paman Sam.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan resmi seperti dikutip dari Antara, Kamis, 3 April 2025.
Kebijakan tarif yang dijuluki Reciprocal Tariffs atau “tarif Trump” resmi diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 di Rose Garden Gedung Putih. Kebijakan ini menetapkan tarif minimum 10 persen atas semua produk impor, dengan tambahan tarif khusus yang lebih tinggi bagi negara-negara tertentu. Indonesia, bersama Taiwan, menjadi salah satu negara yang dikenai tarif sebesar 32 persen, tertinggi kedua setelah Kamboja.
Merespons hal ini, pemerintah Indonesia menekankan bahwa Presiden Prabowo telah mempersiapkan tiga gebrakan utama: memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat konsumsi dalam negeri.
Perluasan Mitra Dagang Global
Langkah pertama, menurut Noudhy, adalah memperluas jaringan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Salah satunya dilakukan melalui pengajuan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), yang mencakup sekitar 40 persen perdagangan global.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai perjanjian dagang multilateral seperti RCEP yang melibatkan negara-negara ASEAN serta Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP sendiri mencakup 27 persen perdagangan dunia. Indonesia juga memiliki akses ke organisasi seperti OECD (64 persen perdagangan global) dan perjanjian lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Dalam skala bilateral, Indonesia telah menjalin kerja sama dagang dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, hingga Iran dan Chile.
Percepatan Hilirisasi SDA
Gebrakan kedua adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Sebagai contoh, Noudhy menyebutkan lonjakan nilai ekspor nikel dan turunannya dari US$ 3,7 miliar pada 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022.
Presiden Prabowo juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025, yang dirancang untuk mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, migas, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan.
“Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.
Penguatan Konsumsi Dalam Negeri
Gebrakan ketiga adalah memperkuat ketahanan konsumsi domestik. Pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diproyeksikan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menggagas pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan kerja baru, serta mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
Menurut Noudhy, penguatan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” tegas Noudhy.
Sementara itu, pemerintah AS menyatakan bahwa kebijakan tarif baru ini bertujuan memperkuat posisi ekonomi Amerika Serikat di panggung global dan melindungi industri dalam negeri dari praktik dagang yang dianggap merugikan.
