Alasan Pramono Anung Bongkar JPO "Love-Hate" Rasuna Said: tidak Ramah Disabilitas

Para pejalan kaki melintasi JPO yang saling berdampingan namun tidak saling berhubungan di kawasan Rasuna Said, Jakarta, (7/8/2026).(MI/Usman Iskandar)

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan utama di balik keputusan pembongkaran salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang viral dengan sebutan JPO "Love-Hate Relationship" di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil karena bangunan lama tersebut dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meninjau langsung kondisi kedua JPO yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

"Alasannya, yang satu JPO (di Rasuna Said) akan kita bongkar adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," tegas Pramono.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta memiliki perbedaan ketinggian (beda tinggi) yang cukup signifikan dengan area sekitarnya. Selain itu, fasilitas tersebut tidak dilengkapi lift pendukung sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.

"Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas," tutur Pramono.

Dengan dibongkarnya JPO lama, nantinya hanya akan ada satu JPO yang beroperasi di titik tersebut. Pemprov DKI Jakarta memastikan JPO baru yang terintegrasi dengan stasiun LRT dan KAI akan dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitas pemeliharaannya.

Pramono memastikan keberadaan dan fungsi lift pada JPO baru akan dicek secara berkala demi menjamin kemudahan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan.

"Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi Love and Hate," jelas Pramono.

Dari hasil evaluasi, kedua JPO tersebut sejatinya memiliki fungsi serupa sebagai sarana penyeberangan warga sekaligus akses menuju transportasi massal Light Rail Transit (LRT). Namun, JPO lama rakitan era 1980-an atau awal 1990-an tersebut dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi kebijakan fasilitas publik pada masa lalu.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta resmi merobohkan struktur lama dan memfokuskan pelayanan pada JPO integrasi yang lebih modern. (Ant/P-4)