TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori membenarkan produksi beras beberapa bulan belakangan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Khudori tidak membenarkan langkah Presiden Prabowo Subianto menggunakan dalih tersebut untuk mengekspor beras.
“Situasinya masih amat riskan kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia atau negara lainnya,” kata Khudori saat dihubungi, pada Sabtu, 26 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam tiga hingga empat bulan kemarin, Indonesia memang mengalami peningkatan panen beras. Namun, surplus itu, kata Khudori, terjadi karena bertepatan dengan momen hari raya. “Nanti sekitar Agustus dan seterusnya produksi akan melandai,” kata dia.
Khudori mengatakan pemerintah mestinya menghitung produksi dalam satu tahun penuh dan tidak menarik kesimpulan surplus atau tidaknya panen secara parsial; misalnya pada saat musim panen hari raya yang umumnya terjadi sekitar Februari–Mei. Sebab di momen itu porsi produksi bisa mencapai 60-65 persen dari produksi setahun.
Bahkan menurut Khudori produksi beras akan rendah sekitar dua–tiga bulan sebelum tahun berganti saat memasuki periode paceklik. Semestinya, kata Khudori, momen surplus beras ini digunakan untuk menutup kebutuhan pada saat produksi beras rendah ketika paceklik.
Seandainya ekspor beras tetap dilakukan, kata Khudori, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menentukan harga penjualan. Musabnya, Khudori mengatakan beras di Indonesia lebih mahal daripada harga beras di pasar dunia.
“Sudah berpuluh-puluh tahun harga beras Indonesia tidak pernah lebih murah dari harga di pasar dunia,” ujar dia.
Ia memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai sekitar 32 juta ton atau meningkat dari sebelumnya yang hanya 30,62 juta ton. Adapun surplus produksi ini, menurut dia, dipicu oleh kondisi iklim/cuaca yang normal serta sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Terlebih, kata Khudori, Kementerian Pertanian, juga akan fokus terhadap peningkatan padi.
“Kebangeten dan terlalu jika produksi tidak naik. Jika pun naik, seberapa besar kenaikan itu?” kata Khudori.
Presiden Prabowo Subianto memberikan izin kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengekspor beras ke luar negeri.
“Saya izinkan dan saya perintahkan untuk kirim beras ke mereka (negara lain),” kata Prabowo dalam agenda Gerakan Indonesia Menanam yang diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu, 23 April 2025.
Adapun keputusan pemberian izin ekspor itu diambil Prabowo setelah menerima laporan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengenai permintaan sejumlah negara yang berharap Indonesia dapat mengirimkan beras, mengingat Indonesia saat ini mengalami surplus produksi.
Prabowo mengatakan ekspor beras tersebut harus dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Indonesia, menurut Prabowo, tidak akan mengambil untung besar dari pengiriman beras tersebut.
“Yang penting biaya produksi, angkutan, dan administrasi bisa kembali,” kata Prabowo.
Menurut kepala negara, langkah ini juga merupakan bentuk pembuktian bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang mandiri dan mampu membantu negara lain yang membutuhkan.
“Kita buktikan, Indonesia sekarang adalah bangsa yang tidak minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain,” ujar Prabowo.
Yuni Rohmawati berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
