733 Praja IPDN Terjun ke Aceh Tamiang, dari Makam Raja hingga Rumah Warga Jadi Target Pembersihan

INFO TEMPO - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra menerjunkan Praja IPDN pada gelombang ketiga ke Kabupaten Aceh Tamiang sejak 30 Maret 2026. Penugasan ini merupakan misi kemanusiaan untuk mendukung pemulihan pascabanjir di Provinsi Aceh yang terdampak cukup signifikan.

Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dalam misi ini tentu dengan pertimbangan matang. Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada Komisi II bahwa kabupaten tersebut mengalami lumpuh total akibat terjangan air bah pada akhir 2025 lalu. "Karena satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota yang tidak berjalan adalah Aceh Tamiang, karena semua kantornya terendam lumpur," katanya di Kompleks Parlemen, 30 Maret 2026.

Pada Gelombang ketiga ini, sebanyak 733 Praja IPDN yang diterjunkan ke lokasi. Mereka akan bertugas selama sebulan hingga 29 April 2026 dengan fokus pada pembersihan fasilitas umum, seperti jalan, drainase, makam raja di Aceh Tamiang, serta fasilitas olahraga agar dapat kembali difungsikan.

Selain itu, para praja juga turut membantu membersihkan rumah warga di Desa Kota Kuala Simpang dan Desa Kampung Bundar. Kegiatan ini diperluas dengan target tambahan di Desa Kampung Dalam dan Desa Terban.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, saat memimpin apel penerimaan Satuan Praja Pratama (praja tingkat satu) di Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa gelombang ini kemungkinan menjadi penugasan terakhir. Oleh karena itu, ia mengingatkan para praja agar menuntaskan masa pengabdian mereka di Aceh Tamiang dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan catatan negatif.

Ibarat perlombaan kata Bima, hasil seringkali ditentukan bukan pada apa yang dimulai, tapi bagaimana cara ketika menutup atau mengakhiri. "Tolong selalu jaga nama baik dari institusi kebanggaan kita IPDN dan Kemendagri," katanya pada Kamis, 2 April 2026.

Berkat upaya keras dari dua gelombang sebelumnya, kondisi di Aceh Tamiang kini perlahan membaik, terlihat dari normalnya kembali aktivitas pemerintahan dan layanan publik. Untuk gelombang ketiga, penugasan tak lagi berfokus pada pemulihan fungsi pemerintahan, melainkan, kata Bima, menuntut keterlibatan langsung para praja di tengah masyarakat.

Adapun gelombang pertama sudah dimulai sejak 5 Januari hingga 3 Februari 2026. Dalam masa itu, sebanyak 826 Praja IPDN yang diterjunkan untuk melakukan pemulihan dini dengan membersihkan dan memfungsikan kembali 35 gedung pemerintahan dan 3 gedung sekolah.

Gelombang kedua berlangsung dari 6 Februari hingga 3 Maret 2026, dengan penugasan 720 Praja IPDN. Dalam gelombang ini, mereka difokuskan pada pembersihan lumpur di fasilitas umum dan rumah warga, sekaligus memastikan layanan pemerintahan kembali pulih dan berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, Satgas PRR telah menurunkan sebanyak 2.279 Praja IPDN dalam tiga gelombang. Sejak Januari, mereka difokuskan pada pembersihan lumpur sisa material banjir. Berdasarkan data per 2 April 2026, di Aceh Tamiang masih terdapat 24 sekolah, 3 fasilitas umum dan 8 perkantoran yang masih menjadi sasaran pembersihan lumpur.

Satgas PRR dibentuk memang untuk memastikan kehadiran negara dalam membantu pemulihan warga terdampak banjir di Sumatra. Upaya pemulihan ini tidak hanya mencakup pembersihan lumpur, tetapi juga pembangunan hunian, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Target Satgas adalah mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak banjir ke kondisi normal seperti sedia kala. (*)