KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan layanan pembuatan Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara daring. Pelaporan bisa dilakukan melalui Super App Polri.
Peluncuran fitur baru Super App Polri dilakukan dalam rapat Koordinasi Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada hari ini, Selasa, 14 April 2026 di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan masyarakat bisa mengunduh aplikasi Super App Polri dapat di App Store dan Play Store. Fitur baru ini diklaim menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat.
Melalui inovasi ini, kata Dedi, masyarakat tak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. “Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien,” katanya melalui keterangan tertulis.
Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yakni sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas melalui fitur video conference dan live chat. “Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dedi.
Ia mengatakan seluruh tahapan akan terdokumentasi secara digital. Selain itu, dilengkapi pula dengan fitur monitoring, riwayat komunikasi, serta evaluasi kinerja. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan profesional, terukur, dan transparan.
Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara daring ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, layanan telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. “Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia,” ucap Dedi.
Ia menuturkan digitalisasi pelayanan tak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi. Namun juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern,” tuturnya.
