Warga Keluhkan Pembangunan Desa Terhambat setelah Ada MBG

WARGA Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengeluhkan program prioritas pemerintah makan bergizi gratis (MBG). Salah satu warga Desa Labbo, Ashar, menuturkan pembangunan di desanya kini terhambat lantaran anggaran desa mereka dipangkas.

Dia merasakan dampak itu terutama setelah hadirnya program MBG. Ashar mengatakan dampak paling terasa adalah berkurangnya anggaran desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas masyarakat.

“Sejak ada MBG, anggaran desa berkurang. Padahal desa masih sangat bergantung pada dana itu untuk pembangunan, seperti jalan dan fasilitas lainnya,” kata Ashar dalam Diskusi Publik: Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara daring pada Senin, 4 Mei 2026.

Ashar menceritakan sejumlah program hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kini tidak lagi terealisasi. Akibatnya, kebutuhan dasar warga, terutama yang berkaitan dengan akses infrastruktur untuk distribusi hasil pertanian tidak terpenuhi. “Yang seharusnya jadi prioritas justru tidak jalan. Ini berbalik dengan kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik yang terhambat, Ashar juga mengeluhkan setelah adanya program MBG, ekonomi warga desa justru semakin seret. Ia menuturkan bahwa harga berbagai kebutuhan pangan untuk makan sehari-hari naik.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua RT Desa Labbo, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Rahmad Saldi Asiddiq. Ia menyatakan sempat terjadi kelangkaan kebutuhan pokok, misalnya ayam dan beras. “Beras susah didapat karena sudah dibeli lebih dulu untuk MBG dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.

Dia menyesalkan aparat desa tak bisa berbuat apa-apa melihat berbagai kesulitan warga di kampungnya. Sebab, kata Saldi, aparat desa memiliki kepentingan terhadap MBG. “Yang seharusnya menjadi pengawas, mereka punya dapur MBG atau terlibat dalam MBG. Kalau semua terlibat, masyarakat mau mengadu ke siapa?” kata dia.

Saldi juga menyinggung dampak tidak langsung terhadap sektor pendidikan. Ia menerima banyak keluhan dari warga soal hilangnya bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang diduga berkaitan dengan penyesuaian data kesejahteraan (desil) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Warga berharap pemerintah pusat meninjau kembali skema pendanaan MBG, sekaligus memastikan pembangunan desa tetap berjalan. “Kalau desa tidak dibangun, masyarakat yang paling terdampak,” ujarnya.