Wakil Ketua Komisi X DPR Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati merekomendasikan agar Sekolah Rakyat ditempatkan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Sosial. Menurut dia, pelaksanaan Sekolah Rakyat lebih sesuai dengan tupoksi Kemendikdasmen.

Apalagi, menurut Esti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah menyampaikan bahwa guru Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan program Pendidikan Program Profesi Guru atau PPG dengan kualifikasi tertentu. "Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,"  kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa, 15 April 2025. 

Adapun pimpinan komisi yang membawahi bidang pendidikan tersebut menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG akan menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar. Kendati demikian, Esti mengingatkan bahwa insentif dan jenjang karir guru tersebut juga perlu dipertimbangkan. 

"Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks. Bagaimana insentif dan jaminan kesejahteraan mereka?” ujar Esti.

Esti juga berpendapat perlu ada mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan. Esti menyatakan Komisi X DPR akan memantau proses dan perkembangan kebijakan ini. Ia mengklaim DPR juga akan memastikan alokasi anggaran akan memadai, mekanisme rekrutmen guru berjalan transparan, serta keterlibatan masyarakat lokal ada dalam desain kurikulum.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan rekrutmen guru dan penjaringan siswa untuk sekolah rakyat akan dimulai pada pertengahan atau akhir April 2025. Mensos mengatakan pemerintah butuh lebih dari 1.000 guru di 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi.

Gus Ipul menyebut akan ada dua jenis guru, yaitu guru formal dan guru pendidikan karakter. Guru formal bakal mengajarkan mata pelajaran kepada siswa mulai pagi hingga sore hari, sedangkan guru pendidikan karakter bertugas membangun karakter siswa mulai sore sampai malam.

Adapun Kemensos akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas. Sekolah ini merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan Kemensos sebagai penanggung jawab. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Seluruh biaya pendidikan Sekolah rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen alias gratis.